REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) tidak terima persoalan ketersediaan gudang beras hanya menjadi urusan Bulog. Padahal, permintaan impor beras yang memenuhi gudang Bulog merupakan permintaan dari pemerintah.
"Jika saya harus menyewa gudang itu menjadi cost tambahan. Ada yang bilang itu urusan Bulog saja, matamu! Nggak bisa begitu dong. Kita aparatur negara jangan saling tuding-tudingan," kata Buwas di Kantor Pusat Perum Bulog, Rabu (19/9).
Jika hanya menyerahkan kepada Bulog saja untuk penyimpanan beras, Buwas menilai pemerintah tidak bersinergi. Buwas meminta semua pihak termasuk pemerintah seharusnya bisa mendiskusikan langkah yang dilakukan.
Budi menegaskan pihaknya setuju saja jika pemerintah menginginkan adanya impor tapi juga harus disertai dengan antisipasi yang menyeluruh. "Saya menolak (impor beras) bukan nggak ada alasan. Katanya kalau mau impor dua juta ton lagi tahun ini mau ditaruh di mana?" ungkap Buwas.
Tak hanya soal penyimpanan beras impornya saja yang menjadi masalah namun menurutnya juga soal konsumsi. Jika tidak ada yang mengkonsumsi beras impor maka Buwas menyebut kerugian akan ditanggung siapa sehingga rencana impor beras lagi harus dipikirkan secara menyeluruh.
Sebab, Buwas menegaskan Bulog tidak perlu impor beras lagi hingga Juni 2019. Hingga akhir 2018, Buwas memperkirakan stok beras yang dimiliki mencapai tiga juta ton yang sudah termasuk impor 1,8 juta ton.
Selanjutnya dari Januari hingga Juni 2019, diperkirakan serapan beras mencapai 400 ribu ton saat musim kemarau dan 10 sampai 15 ribu ton saat musim panen.
Untuk itu, Buwas merasa persoalan gudang untuk menampun beras impor seharusnya juga bukan hanya urusan Bulog saja tapi juga pemerintah. "Jangan bilang urusan gudang itu hanya urusan Bulog, ngaco itu. Harusnya saya dibantu dong," tutur Buwas.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita enggan mengomentari soal penuhnya gudang Bulog akibat impor beras. Sebab menurut Enggar, kebijakan impor yang sudah diputuskan Kemenko Perkonomian mengamanatkan impor dilakukan Bulog.
"Nggak tahu saya, bukan urusan kami. Itu sudah diputuskan di Rakor Menko, urusan Bulog," ujar Enggar di kantor Kemenko Maritim, Selasa (18/9).
Sementara itu, Buwas bahkan harus menyewa gudang milik TNI AU untuk menyimpan stok beras karena milik Bulog sudah penuh. Buwas beralasan jika dirinya menyanggupi keinginan pemerintah melakukan impor kembali maka tidak ada tempat lagi. Seharunya menurut Buwas pemerintah menyediakan gudang beras.
Baca juga, Buwas tak Ingin Penghitungan Impor Beras Mubazir
Ikuti Whatsapp Channel Republika