REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan nilai Rupiah menjadi hal baik bagi dunia usaha. Penguatan ini merupakan dampak dari intervensi pemerintah.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pemerintah berupaya melakukan berbagai inisiatif untuk menekan impor. Pemerintah juga melakukan penerpaan B20 guna mengurangi konsumsi minyak mentah termasuk (TKDN) dan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) impor.

"Kebijakan ini digulirkan kan tujuannya untuk penguatan rupiah juga," katanya saat dihubungi Republika, Jumat (7/9).

Menerapkan berbagai kebijakan tersebut menurutnya memang diperlukan untuk menjaga mindset pengusaha dan masyarakat bahwa Indonesia bergerak untuk menguatkan rupiah.

Kendati demikian, upaya tersebut hanya bisa memperkuat kondisi dalam negeri tetapi faktor eksternal tetap ada. Apalagi, penyebab utama pelemahan rupiah yang terjadi adalah karena faktor eksternal tersebut.

Ia melanjutkan, faktor eksternal adalah di luar kendali pemerintah. Tapi yang bisa dilakukan adalah memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Dengan begitu, meski faktor eksternal tersebut tetap mempengaruhi kondisi perekonomian negara, namun diharapkan tidak berpengaruh terlalu besar kepada pelaku usaha.

"Jadi ini yang mungkin dari dunia usaha kita lihatnya bagaimana pemerintah bisa melindungi, mengeluarkan kebijakan yang bisa membantu. Jangan sampai ini memperburuk situasi," ujar CEO Sintesa Group ini.

Terkait PPh impor misalnya, ia melanjutkan, niat dari pemerintah adalah untuk membantu mengatasi defisit neraca perdagangan. Namun, seperti diketahui, struktur impor Indonesia adalah 70 persen. Sayangnya, dari angka tersebut hanya sembilan persen yang sudah bisa substitusi.

Meski pengaturan imor dititikberatkan pada barang konsumsi, tetapi diakui Shinta ada barang konsumsi yang mempengaruhi produksi. Hal itu perlu menjadi perhatian.

"Jangan sampai kena ke manufaktur indutri, kan mereka perlu jalan karena ekspor juga banyak," kata dia.

Para pelaku usaha terus memberikan masukan kepada pemerintah terkait penguatan rupiah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika