REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, kebijakan pemerintah yang dipersiapkan untuk menghadapi dinamika global tak mampu mengimbangi kondisi saat ini. Darmin mengatakan, dinamika keuangan global lantas membuat tekanan pada nilai tukar rupiah dalam sepekan terakhir.
Untuk itu, pemerintah pun terus mengeluarkan jurus kebijakan untuk bisa mengatasi tekanan global tersebut. Salah satunya, dengan menerbitkan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi.
"Persoalan yang kita hadapi hari ini memang sebetulnya sudah dipersiapkan dari beberapa waktu yang lalu, langkah-langkah untuk menjawabnya. Tapi harus diakui langkah-langkah itu tidak bisa mengimbangi kecepatan pergerakan yang terjadi," kata Darmin di kantor Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (5/9).
Salah satu dampak dari tekanan global itu adalah peningkatan defisit neraca transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD). Untuk diketahui, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II 2018 mengalami kenaikan karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi domestik.
Defisit transaksi berjalan pada kuartal II 2018 tercatat 8,0 miliar dolar AS atau 3,0 persen PDB. Hal itu lebih tinggi dibandingkan defisit kuartal sebelumnya sebesar 5,7 miliar dolar AS atau 2,2 persen PDB.
Untuk mengatasinya, pemerintah pun berupaya memperbaiki defisit neraca perdagangan yang mencapai 3 miliar dolar AS hingga Juli 2018 dengan menggenjot ekspor dan menekan impor.
Darmin menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan paket-paket kebijakan deregulasi yang bertujuan untuk mendorong investasi dan ekspor. Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan istilah Online Single Submission (OSS).
Menurut Darmin, OSS merupakan kebijakan yang juga sejak awal dirancang untuk memberikan kemudahan investasi dan mendorong ekspor. Pemerintah juga berupaya meningkatkan substitusi impor dengan meluncurkan program B20.
Hal itu diproyeksikan dapat menghemat devisa sebesar 2,3 miliar dolar AS. Selain itu, kata Darmin, Kementerian ESDM tengah merancang penambahan kuota ekspor batu bara.
"Kalau dua itu bergabung dan jalan, mestinya neraca perdagangan bisa selesai akhir tahun. Kalau neraca transaksi berjalan belum," kata Darmin.
Selain upaya-upaya menekan defisit neraca perdagangan, pemerintah juga berupaya memperbaiki CAD dengan mendukung sektor pariwisata. Salah satu kebijakan terbaru yakni pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pariwisata.
Darmin berharap, bantuan pembiayaan tersebut bisa mendorong pembangunan fasilitas pendukung pariwisata seperti homestay, restoran kecil, dan pusat cenderamata. Darmin mengatakan, kebijakan memperbaiki CAD adalah untuk memperbaiki sentimen terhadap Indonesia. Dia berharap, hal itu dapat menguatkan nilai tukar rupiah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika