REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem meminta partai oposisi tidak mempolitisasi pelemahan rupiah terhadap dolar yang saat ini sedang terpuruk. Kritikan berlebihan itu, kata Nasdem, akan membuat kepercayaan terhadap perekonomian semakin menurun.
"Justru kritikan berlebih bisa membuat nilai rupiah makin gonjang ganjing. Menurunkan kepercayaan nilai tukar rupiah. Ini tantangan bersama," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Rabu (5/9).
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) ini mengatakan melemahnya nilai mata uang tidak hanya dihadapi Indonesia, tapi juga banyak negara. Ini karena dominan penyebabnya adalah faktor eksternal.
Johnny memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Saat ini, kata dia, pemerintah telah membatasi impor terhadap belanja-belanja modal. Terutama, di bidang infrastruktur yang dirasa belum perlu.
Pemerintah, kata dia, terus merangsang dunia usaha untuk mengembalikan devisa hasil ekspor ke Indonesia. Pemerintah juga mengajak dunia usaha untuk melakukan konversi simpanan mata uang asing mereka. "Khususnya mata uang dolar Amerika Serikat untuk ke rupiah. Itu yang memperkuat kita," ujarnya.
Baca juga, Rupiah Anjlok, Jokowi: Ini Faktor Eksternal.
Ia pun mengajak oposisi memisahkan sementara masalah ekonomi dengan politik. Dalam kondisi saat ini, semua pihak sejatinya ikut memberikan rasa optimistis.
"Harus solid, berikan optimisme karena memang faktanya makro ekonomi fundamental, makro ekonomi kita kuat," ujarnya.
Sandiaga Salahuddin Uno, politisi berlatar belakang pengusaha dan bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, mengingatkan pemerintah terkait pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS. Sandi dalam kunjungannya ke Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (4/9), meminta pemerintah fokus dalam menangani pelemahan nilai tukar rupiah dan jangan menghabiskan waktu untuk politik.
"Jangan campur adukkan ekonomi dan politik. Fokus saja ekonomi dulu, itu yang kita harapkan (ke pemerintah)," ujarnya.
Bahkan, dia juga mengkhawatirkan dampak luas pelemahan nilai tukar rupiah berimbas pada meningkatnya biaya produksi perusahaan, hingga berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Untuk itu, mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut memberikan saran kepada pemerintah agar dapat duduk bersama dengan dunia usaha dalam menyikapi fenomena ini.
"Saatnya pemerintah dan dunia usaha duduk bersama-sama, menyikapi agar rupiah ini, pelemahan ini tidak membebani masyarakat. Antisipasi harga-harga meningkat, biaya produksi perusahaan (meningkat). Saya khawatir berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK)," katanya menjelaskan.
Sandi meminta semua pihak bersatu untuk mengatasi persoalan ini. "Kita hentikan dulu kita saling 'cakar-mencakar' ini. Kita fokus dulu. Saya nggak melihat katalis ekonomi kita bisa lebih stabil enam sampai sembilan bulan ke depan, jadi kita harus bersatu."
Ikuti Whatsapp Channel Republika