REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian meminta pemerintah bisa membantu PLN dalam menjalankan tugasnya. Ramson menilai, salah satu bantuan yang bisa diberikan pemerintah kepada PLN adalah mengeluarkan kebijakan yang bisa menjaga harga bahan baku pembangkit PLN.

Ramson menilai, salah satu penyebab tergerusnya laba PLN selama ini karena PLN harus menanggung persoalan harga bahan baku pembangkit yang mahal. Tak hanya minyak mentah, harga batubara juga menjadi persoalan. Padahal, kata Ramson, pembangkit yang dimiliki PLN saat ini rata rata masih bergantung pada minyak dan batubara.

"PLTU kita aja masih 55 persen. Ini berarti bahwa bahan baku sangat tergantung dengan harga pasar yang bergeraknya fluktuatif. Makanya, kemarin ada yang minta DMO dicabut, itu nggak bener," ujar Ramson saat ditemui di Komisi VII DPR RI, Rabu (29/8).

Baca juga, Rupiah Melemah, PLN Rugi Rp 5,3 Triliun pada Semester Satu

Selain itu, PLN juga mendapatkan kewajiban untuk mengejar pembangunan proyek 35 ribu megawatt (MW). Ramson menilai, PLN membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk berinvestasi proyek ini. Hal ini membuat beban PLN menjadi lebih bertambah.

"Banyak sekali ini beban PLN dalam menjalankan proyek proyek negara. Jika keuangan PLN tidak sehat, maka juga akan berdampak pada kesulitan PLN dalam mencari dana untuk investasi," ujar Ramson.

Laporan keuangan PLN yang telah diaudit menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. PLN tercatat merugi hingga Rp 5,3 triliun. Kerugian ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan kurs dan kenaikan harga bahan pokok produksi.

Selain karena kenaikan kurs, kerugian ini juga disebabkan oleh naiknya beban bahan pokok produksi. Jika pada semester satu tahun lalu beban pokok produksi PLN mencapai Rp 130,25 triliun, pada semester tahun ini beban pokok produksi PLN naik menjadi Rp 142,42 triliun.

Kenaikan beban produksi ini terlihat dari tiga komponen bahan utama, yaitu Batubara, Solar dan Gas. Untuk ongkos bahan pokok PLTU yang semula Rp 17 triliun di tahun 2017 naik menjadi Rp 22 triliun. Sedangkan untuk ongkos bahan pokok PLTD yang semula Rp 9 triliun di 2017 naik menjadi Rp 11 triliun pada tahun ini. Sedangkan gas, yang semula beban pokok produksi sebesar Rp 23 triliun naik menjadi Rp 26 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika