REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Pengadaan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Bachtiar Utomo mengatakan, realisasi impor beras per Agustus mencapai 1,8 juta ton. Jumlah tersebut masih kurang dari total yang tertulis dalam perizinan impor beras melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), yakni mencapai 2 juta ton.
Meski demikian, Bachtiar menilai, persediaan beras dalam negeri masih berada dalam level aman sampai saat ini. Tingkat penyerapan beras dalam negeri mencapai 5.000 ton per hari. Beberapa daerah seperti Jawa Barat juga masih memasuki masa panen yang akan memastikan ketersediaan tetap terjamin. "Cadangan beras pemerintah secara keseluruhan masih ada di angka 2 juta ton," ujarnya ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (27/8).
Sebelumnya pemerintah mengeluarkan izin impor beras setara 2 juta ton. Jumlah itu diimpor dalam beberapa waktu, yakni dua kali impor sebesar 500 ribu ton pada semester pertama 2018 yang telah terealisasikan. Proses berikutnya yakni impor 1 juta ton dilakukan hingga akhir September.
Bachtiar menuturkan, Bulog juga sudah melakukan penetrasi atau ‘mengguyur’ pasar dengan beras sejak kemarin. Penetrasi akan dijalankan terus hingga mencapai harga eceran tertinggi (HET). “Indikator kami adalah harga,” ucapnya.
Menurut Peraturan Mendag 57/2018 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras, HET beras medium area Jawa, Lampung ,dan Sumatera Selatan ditetapkan Rp 9.450 per kilogram. Sementara, penetapan termahal terdapat pada area Papua dan Maluku seharga Rp 10.250 per kg.
Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Agung Hendriadi meminta agar stok beras Bulog tetap berada di atas 2 juta ton pada akhir tahun. "Hasil rakortas ingin 1,5 juta ton. Tapi kita sekarang sudah punya 2 juta ton. Artinya, boleh dilepas tapi tetap harus beli supaya 2 juta ton tetap dipertahankan," tuturnya.
Stok beras Bulog itu rencananya dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Hal itu termasuk di antaranya keperluan beras sejahtera (rastra), operasi pasar hingga bantuan untuk korban bencana alam, dan operasi pasar.
Baca juga: Menteri Perdagangan: Impor Beras tidak Terkait Pemilu 2019
Ikuti Whatsapp Channel Republika