REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-gempa di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani usai rapat koordinasi rekonstruksi dan rehabilitasi NTB di kantor wakil presiden.
"Dari sisi anggaran saya laporkan kepada bapak WAapres bahwa sampai hari ini pencairan yang dilakukan untuk khusus menangani bencana di NTB, Lombok dan Sumbawa, telah mencapai Rp 1,9 triliun," ujar Sri Mulyani, Senin (27/8).
Sri Mulyani menjelaskan rincian anggaran tersebut antara lain dikucurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 307 miliar, termasuk pemberian kepada 5.000 unit rumah rusak. Adapun mekanisme perbaikan rumah yang rusak itu akan direvisi kembali, sebab pemerintah mencatat terdapat 70 ribu rumah yang mengalami kerusakan.
Kemudian, anggaran untuk Kementerian Sosial sebesar Rp 1,25 triliun. Anggaran itu digunakan untuk memberikan santunan, paket sembako, dapur umum, bahan sandang dan pangan, logistik, dan tenda. Sementara dana bagi Kementerian Kesehatan sebesar Rp 7,8 miliar yang digunakan untuk obat-obatan, logistik gizi, dan tenda pos kesehatan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah mencairkan dana sebesar Rp 176,2 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mobil tangki air, mobil sanitasi, dump truck, toilet cabin, genset, dan tenda. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan anggaran sebesar Rp 230 miliar untuk peralatan sekolah, dan tenda sekolah sementara. Sedangkan anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp 1,5 miliar untuk membuat sumur tanggap darurat.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini pihaknya sedang memproses permintaan anggaran dari BNPB sebesar hampir Rp 6 triliun untuk total keseluruhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun, Kementerian Keuangan sedang meninjau permintaan anggaran tersebut.
"Kita sekarang sedang memproses permintaan dari BNPB sebesar hampir total semua Rp 6 triliun, namun tadi akan kita, keseluruhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimintakan dan kita sedang teliti," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla, pendekatan perbaikan 70 ribu rumah yang mengalami kerusakan yakni melalui proses identifikasi nama dan alamat. Adapun, sebelumnya pemerintah telah mendistribusikan bantuan dana untuk rekonstruksi kepada 5.000 unit rumah.
Sri Mulyani mengatakan, distribusi bantuan dana terhadap 5.000 unit rumah itu dikhawatirkan bisa memunculkan spekulasi dan keresahan bagi yang belum mendapatkan. Oleh karena itu, sebaiknya distribusi bantuan tahap pertama akan disalurkan sesuai dengan kesiapan pembangunan yang dirancang oleh BNPB dan pemerintah daerah.
"Jadi sebaiknya mungkin tahap pertama dulu sesuai dengan kesiapan pembangunan, dan kesiapan untuk penggunaan anggaran itu kita lakukan secara bersama dan oleh karena itu tahapannya akan didesain oleh BNPB dan pemerintah daerah," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan, untuk besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi kerusakan yakni Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta untuk rusak sedang dan Rp 10 juta untuk rusak ringan. Sampai saat ini Pemerintah Daerah NTB sudah mendata sekitar 17.400 unit rumah yang mengalami kerusakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
