REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid menjelaskan, pasokan beras masih berada dalam kondisi stabil pascaisu impor kembali bergulir. Pasokan beras yang masuk ke PIBC mencapai 3 ribu ton per hari.
Menurut Zulkifli, isu impor belum memberikan dampak apapun terhadap ketersediaan beras. Tapi, ia tak menampik bahwa ada kecemasan pasokan beras berkurang ketika memasuki Oktober dan November.
Bulan-bulan tersebut merupakan masa kemarau, di mana panen beras kemungkinan akan mengalami hambatan. "Harus punya perhitungan tepat, jangan sampai terjadi seperti 2017 kemarin," ujarnya ketika dihubungi Republika, Senin (27/8).
Zulkfili menuturkan, pada 2017, pemerintah menyatakan bahwa ketersediaan beras di lapangan mengalami surplus sedangkan kenyataannya tidak ada. Dampaknya, para pedagang beras menjadi kebingungan hingga harga di pasaran harus naik.
Sejauh ini, Zulkifli mengakui, stok beras Bulog masih mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Tapi, ia tetap mendukung kebijakan pemerintah impor beras.
Sebab, kata dia, pengadaan beras impor tujuannya adalah untuk stabilisasi terhadap stok beras nasional yang belum tentu mencukupi. Zulkifli menambahkan, penting bagi Indonesia memiliki cadangan beras untuk mengantisipasi menurunnya pasokan.
"Kalau banyak yang menyebutkan bahwa impor itu negatif sebaiknya tidak perlu didengar. Impor itu tujuannya untuk stabilisasi harga dan stok," tuturnya.
Terkait harga, Zulkifli menjelaskan, beras premium masih berada di batas normal. Sedangkan, untuk beras medium, beranjak naik dari dua hingga tiga minggu lalu yakni dari kisaran Rp 8.200-8.500 per kilogram menjadi Rp 9.000 per kilogram. "Penyebabnya, pasokan dari daerah sudah mulai berkurang," ucapnya.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kembali mengeluarkan izin impor beras bagi Bulog sebesar 1 juta ton. Izin impor ini merupakan ketiga kalinya. Sebelumnya, pemerintah memberikan izin impor beras sebesar 500 ribu sebanyak dua kali kepada Bulog secara berturut-turut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika