REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemerintah Israel tidak akan memperbarui kontrak lisensi untuk berbagai perangkat lunak desktop dengan Microsoft Corporation pada akhir tahun ini. Perubahan dalam hal lisensi dinilai akan menggandakan harga.
Di bawah kerangka perjanjian saat ini dengan Microsoft, Israel membayar lebih dari 100 juta shekel atau 27 juta dolar AS per tahun. Hal itu untuk pengadaan perangkat lunak desktop office, perangkat lunak windows, serta server bagi kementerian dan kantor pemerintah.
Menurut Kementerian Keuangan Israel, Microsoft berusaha mengalihkan Israel dari sistem perizinan. Dengan cara, perangkat lunak yang ingin digunakan dialihkan ke sistem berlangganan seperti menyewa.
Dilansir Reuters, Rabu (22/8), Kementerian Keuangan Israel menyebut perubahan yang termasuk memindahkan data ke cloud tidak memenuhi kebutuhan pemerintah. Israel telah bernegosiasi dengan Pejabat Microsot di Israel selama setahun tanpa hasil. Sementara Microsoft di Israel menolak berkomentar.
Atas alasan itu Israel berencana membekukan struktur lisensi yang dimiliki oleh kementerian agar bisa digunakan tanpa pembayaran lebih lanjut. "Ini juga akan mendorong kementerian untuk memeriksa kembali kebutuhan mereka menggunakan teknologi Microsot atau beralih ke alternatif teknologi lainnya," ujar Kementerian Keuangan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika