REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap barang impor adalah langkah tepat. Hal ini akan berdampak besar terhadap permintaan dolar AS dan bisa mendorong tumbuh kembangnya produk substitusi yang diproduksi di dalam negeri.

"Sehingga lapangan kerja baru akan semakin terbuka dan rekruitmen terhadap tenaga kerja baru tentu pasti akan meningkat pula," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (16/8).

Terkait hal tersebut, ia pun mengimbau semua pihak untuk membantu menyukseskan kebijakan ini. Anwar menilai dampak kebijakan ini akan sangat baik dan dapat dirasakan oleh semua pihak dan banyak masyarakat.

Baca juga, BPS: Neraca Perdagangan Juli Defisit 2,03 Miliar Dolar AS

Usaha yang serius dari pemerintah diperlukan terkait mencermati segala detail barang yang perlu diimpor. Hasil kajian tersebut harus disosialisasikan secepatnya kepada masyarakat luas agar perekonomian kita terutama nilai tukar rupiah dengan dollar bisa normal kembali.

"Sehingga tahun politik yang sedang kita lalui sekarang ini tidak terlalu gonjang-ganjing tapi dapat berjalan dengan aman tentram dan terkendali," katanya lagi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah akan mengendalikan komoditas impor untuk memperbaiki kondisi defisit transaksi berjalan. Menurut dia, pemerintah melihat adanya potensi substitusi produk dari dalam negeri untuk barang yang berhubungan dengan konsumsi dan bahan baku.

"Untuk barang yang berhubungan dengan konsumsi dan bahan baku, dan kita lihat ada potensi substitusi produk dari dalam negeri, kita sudah mengidentifikasi dari Menperin, Mendag, dan Menkeu menetapkan PPh impor 7,5 persen," kata Menkeu Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika