REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Zipline, menawarkan jasa sewa pesawat tanpa awak (drone) ke Pemerintah Indonesia. Drone tersebut untuk mendistribusikan obat-obatan di sejumlah wilayah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tawaran itu merupakan rekomendasi Bank Dunia untuk membantu masalah kesehatan bagi rakyat miskin. "Jadi, Bank Dunia kasih rekomendasi untuk membantu masalah mortality (kematian) dan kesehatan kepada rakyat miskin. Presiden mau lihat itu. Jadi, drone itu nanti mengangkut darah atau vaksin di daerah terpencil dengan cepat dan biayanya murah," katanya di Kantor Kemenko Maritim Jakarta, Selasa (14/8).

Menurut Luhut, skema yang ditawarkan adalah jasa penyewaan. Namun, ia mengaku belum mengetahui hitungan rinci biaya penyewaannya.

"Itu kita sewa, dia (Zipline) kasih layanan. Kalau sewa ya biar saja," katanya.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menilai tawaran tersebut menarik karena dapat mendistribusikan obat-obatan atau darah yang dibutuhkan dengan lebih cepat, terutama dalam kondisi darurat. Ia menambahkan drone yang disewakan perusahaan itu merupakan armada khusus yang bisa mengangkut beban sekitar 2,2 kg.

"Mereka menawarkan mau tidak diuji coba. Jadi, kita mau coba uji coba juga. Contohnya itu di Rwanda, Afrika. Mereka bilang itu efektif sekali," katanya.

Meski telah sukses dilakukan di Rwanda, Nila mengatakan uji coba akan dilakukan di sejumlah titik dengan medan yang berbeda dibandingkan gurun di Afrika untuk memastikan efektivitasnya. "Kalau di kita, misal di Papua atau Maluku yang kepulauan, bisa enggak ini dipakai? Nanti kita lihat. Tapi untuk pendaratannya juga harus dibikin. Ini yang harus dipikirkan, makanya kita uji coba dulu saja," jelasnya.

Wilayah-wilayah yang diusulkan untuk jadi lokasi uji coba yakni Kepulauan Riau, Pulau Madura dan Maluku atau Papua.

Senada dengan Luhut, Nila juga mengaku belum mengetahui rincian biaya penyewaan atau skema distribusinya. Ia menyebut hitungan rinci akan dilakukan pekan depan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi terkait regulasi keudaraan dan teknis operasi pesawat nirawak itu. "Saya dukung dari regulasi dan dari bagaimana teknis operasi dijalankan agar masalah regulasi di dunia aviasi tetap dipenuhi," ujar Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika