REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bambang Prijambodo melihat, sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 350 juta dolar AS sedikit banyak akan berpengaruh ke Indonesia. Namun, pemerintah tetap terus berupaya melakukan diplomasi perdagangan.
Bambang menjelaskan, dirinya tidak bisa menjawab mengenai dampak, melainkan bagaimana pemerintah akan menghadapinya. Cara paling efektif adalah melakukan diplomasi untuk mengamankan kepentingan Indonesia di dalam peta ekonomi Amerika.
"Kita bisa mengajukan alasan tertentu ke WTO karena WTO kan pasti berbicara dengan kita," ujarnya saat ditemui usai acara diskusi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (7/8).
Bambang menuturkan, entah itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kementerian Perdagangan akan melakukan diplomasi ini. Para pelaku usaha di sektor yang terkena dampak kemungkinan turut diajak dalam berdiplomasi untuk menemukan jalan keluar.
Bambang mengakui, posisi AS dalam ekonomi dunia memang besar sehingga Indonesia yang dipandang sebagai negara kecil lebih mengutamakan jalur diplomasi perdagangan. "Beda halnya kalau kita memiliki posisi yang sama kuat," tuturnya.
Sementara itu, Ekonom dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih menganjurkan pemerintah untuk segera melakukan lobi ke Amerika Serikat setelah mengkaji publikasi WTO. Ia cemas, dampak dari sanksi ini menjadi jangka panjang. Sebab, saat ini, Amerika seperti tengah menari mangsa untuk menetapkan biaya masuk produk impor seperti yang diterapkan ke Cina.
Lana menilai, Indonesia tidak dapat terhindarkan dari sanksi apabila memang Amerika bersikeras untuk menerapkannya. Tapi, untuk menghindari efek jangka panjang, lobi tetap harus dilakukan pemerintah Indonesia. "Kita harus ke sana untuk memastikan bahwa setelah bayar denda, sudah tidak ada lagi urusan dan clear," ucapnya.
Kesuksesan lobi ini tidak terlepas dari bagaimana pemerintah Indonesia dapat memberikan timbal balik atau bargain posisi. Lana menambahkan, selama ini, Trump kabarnya dekat dengan beberapa figur Indonesia. Hal ini harus dimanfaatkan dalam artian positif untuk mencegah Indonesia menjadi prioritas utama sebagai negara yang dikenakan tarif impor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
