REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mendorong agar kerja sama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan swasta bisa diperluas. Adapun pemerintah telah membuat berbagai macam skema kerja sama investasi pemerintah dan swasta, untuk pembangunan infrastruktur.
"Saya kira kita juga punya konsep BOT (Built, Operate, Transfer) atau pun konsep lainnya yang sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan ada beberapa perusahaan seperti PT SMI, jadi kita ada PTBI, ada BLU, jadi konsep-konsep itu sudah berjalan namun bagaimana lingkup yang lebih luas," ujar JK ketika membuka Lokakarya Pembangunan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di kantornya, Kamis (2/8).
JK mengatakan, swasta mempunyai batasan dalam berinvestasi di bidang infrastruktur. Biasanya swasta mencari investasi yang memiliki nilai keekonomian, dan nilai bisnis yang visible. Investasi di sektor infrastruktur tidak semuanya memiliki nilai tersebut. Oleh karena itu, dibentuk skema kerja sama investasi antara swasta dengan pemerintah, maupun badan usaha milik negara (BUMN).
JK mencontohkan, pembangunan pengairan, jalan desa, dan jalan kabupaten memang sangat penting. Namun, bagi sektor swasta, investasi di pembangunan jalan desa tidak memiliki nilai bisnis. Sementara, membangun jalan tol, pelabuhan, dan listrik memiliki nilai keekonomian jangka panjang.
"Tidak semua infrastruktur itu bisnis viable, pengairan tentu economic viable tapi tidak business viable, jalan desa, jalan kabupaten, sangat penting tapi secara bisnis tentu sulit dihitung, tetapi jalan tol, bikin pelabuhan, pelabuhan udara, listrik, semuanya tentu dapat dihitung sehingga tentu swasta dapat turut serta," kata JK.
Menurut JK, skema kerja sama investasi antara pemerintah dan swasta sebetulnya sudah berjalan. Skema tersebut di antaranya public private partnership (PPP), kemudian ada pula skema partnership and power agreement (PPA).
JK mengatakan, skema kerja sama ini sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Sebab, pemerintah tidak bisa sendirian dalam berinvestasi di sektor infrastruktur.
"Itu semua juga menjadi gabungan daripada kemampuan swasta kalau bekejra sama dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang dibayar kemudian, tentu yang pertama, APBN, APBD dan kedua, peran swasta," ujar JK.
JK berharap ke depan sektor swasta bisa berinvestasi dalam pembangunan pengairan. Oleh karena itu, melalui lokakarya tersebut diharapkan ada skema khusus untuk mengatur kerja sama tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
