REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah telah berupaya menekan impor dan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Upaya tersebut antara lain dengan mendorong penggunaan campuran sawit dalam solar sebesar 20 persen (B20).
Penerapan biodiesel, kata dia, bisa menekan impor BBM dan memberikan nilai tambah produk CPO sawit kepada pasar luar negeri. "Ini segera diterapkan, karena bisa mempengaruhi impor BBM," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, Selasa (31/7).
Selain itu, ia memastikan, impor barang baku maupun bahan modal untuk proyek infrastruktur yang tidak mendesak, mulai direncanakan untuk dikurangi.
Untuk itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang selama ini mempunyai konten impor guna menggarap berbagai proyek strategis.
"Kami perketat peraturan untuk menyakinkan proyek tersebut penting dan 'urgent' untuk dilakukan. Kalau tidak bisa, maka bisa ditunda untuk tahun-tahun ke depan," katanya.
Pemerintah juga melakukan upaya lainnya untuk memperkuat cadangan devisa yaitu dengan melakukan evaluasi kebijakan. Ini agar para pengusaha tidak lagi menyimpan devisa hasil ekspor di luar negeri.
"Policy mana lagi yang bisa ditingkatkan sehingga mereka 'confidence'-nya muncul tanpa mereka merasa harus terpaksa atau dipaksa," ujarnya.
Meski demikian, Sri Mulyani belum bisa memastikan adanya kemungkinan pemberian insentif kepada pengusaha yang mau menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri.
"Sebetulnya bisa kita lihat, kita compare dengan negara-negara lain dan sekitar, yang melakukan kebijakan cukup ketat terhadap devisa hasil ekspor maupun 'capital inflow," ujarnya.
Baca juga, Jokowi: Negara Saat Ini Butuh Dolar.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya serius menghadapi situasi pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi negara saat ini membutuhkan cadangan dolar.
"Saya tekankan lagi bahwa situasi negara saat ini butuh dolar. Oleh sebab itu, saya minta seluruh kementerian/lembaga betul-betul serius, tidak main-main menghadapi ini. Semua harus serius menghadapi ini," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik "Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa" di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Dalam rapat yang dihadiri jajaran menteri kabinet, Presiden mengatakan bahwa perlu implementasi berbagai rencana yang telah dibahas sebelumnya. Presiden juga meminta persoalan itu tidak hanya terus-menerus dibahas dalam rapat, tapi minim pelaksanaan.
"Saya tidak mau lagi bolak-balik rapat, bolak-balik rapat, tapi implementasi tidak berjalan baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika