REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku siap mengkaji penundaan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Hal itu guna menekan tingkat impor dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.
"Kalau seandainya ada proyek-proyek yang memang perlu untuk dilakukan review dan reschedule karena konten impornya tinggi, namun urgensinya tidak tinggi kita bisa melakukan review," kata Sri di kantor Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (27/7).
Sri mengatakan, pemerintah dan Bank Indonesia tengah fokus menjaga stabilitas rupiah. Salah satu faktor domestik yang menekan rupiah adalah defisit neraca perdagangan Indonesia. Hal itu kemudian berdampak pada defisit neraca transaksi berjalan yang semakin melebar.
Baca juga, Menhub: Penundaan Infrastruktur tak Ganggu Transportasi
BI memproyeksi, pada tahun ini defisit transaksi berjalan akan mencapai 25 miliar dolar AS atau lebih besar dibandingkan defisit tahun lalu yang sebesar 17 miliar dolar AS.
Sri mengatakan, Kemenkeu akan terus berupaya menggunakan instrumen fiskal dalam rangka merespons tantangan tersebut. "Apakah itu dalam bentuk mendorong ekspor, mendorong pariwisata, mengurangi impor dengan menciptakan substitusi impor, maupun industrialisasi di Indonesia," kata Sri.
Baca juga, Sri Mulyani Merespons Rencana Penundaan Proyek Infrastruktur