REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo bakal menunda proyek infrastruktur untuk menekan impor. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar proyek infrastruktur transportasi tak terdampak.
"Kita sekarang sedang mendorong penggunaan biodisel sebanyak mungkin," kata Luhut di Kemenko Martim, Kamis (26/7).
Dia menargetkan paling tidak penggunaan biodisel dalam dua sampai enam tahun bisa mencapai enam juta ton. Dengan begitu, lanjut dia, nantinya akan mengurangi impor crude oil.
Selain itu, menurut Luhut, hal tersebut akan berakibat menaikkan harga kelapa sawit. "Nah sekarang presiden sudah memberikan warning untuk itu dan mungkin dalam satu pekan lagi kita akan ada rapat besar," jelas Luhut.
Baca: Menhub: Penundaan Infrastruktur tak Ganggu Transportasi
Luhut mengatakan proyek infrastruktur yang akan ditunda dengan kriteria yang banyak menggunakan barang impor. Untuk upaya untuk menggunakan bahan dalam negeri tidak perlu ditunda.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika sebelumnya mengatakan bakal ada penundaan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Hal itu dilakukan untuk menekan impor dan menjaga nilai rupiah.
Hanya saja, Erani belum merinci mana saja proyek yang bakal ditunda pembangunannya. Rencana tersebut akan dilakukan karena kenaikan impor berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar rupiah.
Akan tetapi, kemudian Ahmad Erani mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut pemerintah akan menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Dia mengatakan, pemerintah rutin melakukan kajian terkait efektivitas dan mutu program pembangunan pemerintah.
"Tapi itu bukan dalam konteks untuk menunda atau membatalkan (proyek infrastruktur) maupun terkait neraca perdagangan. Tidak ada urusannya," katanya ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (26/7).
Kendati demikian, kata Erani, pemerintah tetap mencermati persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia. Ia mengatakan, kondisi neraca perdagangan pada Juni 2018 telah mengalami surplus sebesar 1,74 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika