REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau semua pihak tidak menggangu mekanisme pasar yang tengah berjalan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam arahannya pada rapat tim pengendalian inflasi daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (26/7).

Jokowi meminta satuan tugas (satgas) pangan yang ada di semua daerah bisa memilah mana pihak yang menimbun barang dan merugikan orang lain, dan mana yang tidak. "Saya titip juga pada Kapolri terutama kapolres-kapolres juga jangan represif. Tetap ikuti mekanisme pasar. Represif itu artinya kalau inflasi di sebuah daerah itu stabil tetapi orang menimbun barang, nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang distributor atau agen menimbun barang sehingga harganya menjadi melonjak naik, lah ini yang harus dipermasalahkan, karena stok itu juga perlu," ujar Jokowi, Kamis (26/7).

Baca juga, Harga Telur Ayam Sentuh Rekor Tertinggi Tahun Ini

Di sisi lain, Jokowi kembali mengingatkan agar perdagangan pangan antar daerah bisa dimaksimalkan. Sehingga, jangan sampai ada daerah yang kekurangan, dan daerah yang berlebih pangan. Pangan yang berlebih bisa jadi berdampak buruk karena justru merugikan petani dengan produk yang tidak terjual.

Pemerintah daerah pun diminta memikirkan pasar-pasar pengepul pangan yang dihasilkan para petani. Ini penting karena nantinya petani bisa tahu di mana mereka bisa menjual hasil pertanian.

"Kalau memang ingin dibuat pasar induk ini kita ingin membuat pasar induk di provinsi-provinsi penghasil beras sebentar lagi," ujar Jokowi.

Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga inflasi, khususnya inflasi pangan. Jokowi mengimbau kepala daerah melihat gejolak di lapangan.

"Apakah jumlah dan permintaan pangan dari masyarakat masih cukup atau jusrtru tidak terpenuhi. Jika memang pangan di daerah tidak mencukupi permintaan masyarakat maka harus dipantau apakah ini karena pasokan atau persoalan distribusi," tutur Jokowi.

Koordinasi antardaerah, lanjut Jokowi, menjadi hal yang harus dilakukan setiap kepala daerah. Masing-masing daerah memiliki kelebihan dan kekurangan dalam masalah pangan.

Misalnya, kata Jokowi, ketika satu daerah kekosongan beras maka kepala daerah yang bersangkutan bisa mengecek daerah mana yang memiliki stok lebih untuk mengirimkan pangan tersebut. Dengan demikian rakyat bisa menikmati pangan dengan harga terjangkau.

Ikuti Whatsapp Channel Republika