REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar (kurs) rupiah masih mengalami tekanan terhadap dolar AS. Jika gejolak kurs rupiah ini masih berlanjut, diperkirakan laju inflasi tahun 2019 diprediksi bisa mencapai 3,7 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Sementara laju inflasi tahun ini diperkirakan di angka 3,5 persen (yoy). Dalam Sarasehan Nasional Rakornas TPID di Kantor Bank Indonesia (BI), Rabu (25/7) malam, disebutkan bahwa gejolak kurs rupiah karena tekanan dolar AS pada akhirnya akan menaikkan harga barang yang bersumber dan berbahan baku impor.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang menjadi pembicara dalam sarasehan, membenarkan ihwal prediksi laju inflasi di 2019 tersebut. Pemerintah, kata Bambang, masih merasa nyaman dengan prediksi inflasi dari BI.
"Memang ada kenaikan di 2019 salah satunya karena inflasi yang berasal dari pelemahan kurs," kata Bambang usai sarasehan.
"Tapi saya pikir itu masih dalam rentang sasaran pemerintah ya," tambahnya.
Pemerintah dan BI, kata Bambang, menyepakati sasaran inflasi 2019 akan berada di tiga persen plus minus satu persen, atau lebih rendah dibanding 2018 yang sebesar 3,5 persen plus minus satu persen. "Tahun depan, kalau itu 3,7 persen, salah satunya karena imported inflation," ujar Bambang.
Pemerintah, lanjut Bambang, akan membuat program untuk mengantisipasi dampak kenaikan inflasi di 2019, terutama agar tidak menambah angka kemiskinan.
Dalam Sarasehan yang digelar tertutup itu, Dewan Gubernur BI dan para Kepala Daerah berdiskusi megenai hambatan dalam pengendalian inflasi. Dalam sambutannya, Gubernur BI Perry Warjiyo meminta pemerintah daerah memanfaatkan ekonomi digital untuk mengendalikan inflasi.
"Bukan hanya memasarkan produk pangan secara daring, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan teknologi ekonomi dan keuangan digital dalam meningkatkan produksi, ketersediaan pasokan, distribusi, atau juga mengangkat ekonomi kita, khususnya UMKM di berbagai daerah," kata Perry.
Bank Sentral mengincar agar inflasi di 2020 dapat menjadi tiga persen. Inflasi rendah, kata Perry, menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
