REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog berjanji akan menyerap lebih banyak beras petani melalui kesepakatan dengan pengusaha beras di Sulawesi Tengah (Sulteng). Tujuannya menjaga stok pangan tetap tersedia stabil.

Kepala Perum Bulog Divre Sulteng Khozin dalam keterangan tertulis, mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan para pengusaha di Sulteng untuk menyerap 10-30 persen volume penjualan beras mereka pada Bulog dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

"Tahun ini kita berusaha sekuat tenaga capai target serap gabah sebesar 50 ribu ton," ujar Khozin.

Dia menyatakan siap melaksanakan program serapan gabah/beras petani bersama-sama TNI dan Tim Upsus Kementan. Belum lama ini, pengusaha beras di Sulteng menyatakan sepakat dan bersedia menjual 10-30 persen volume penjualan pada Bulog dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

"Kami menyambut baik ada kesepakatan dari pengusaha beras di Sulteng untuk menjual beras ke Perum Bulog dengan mengikuti HEP dan persyaratan Perum Bulog¿ kata Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementan Agung Hendriadi.

Agung mengatakan stok beras pemerintah penting untuk stabilkan harga beras sehingga perekonomian nasional berjalan baik. Ia menambahkan, hingga hari ini realisasi serapan beras Perum Bulog sebesar 1.081.349 ton atau 46,81 persen dari target nasional sebesar 2.724.000 ton.

Sementara itu, Perum Bulog Divre Sulteng sudah merealisasikan 9.734 ton dari target 50.000 ton atau baru terealisasi 19.47 persen. Perum Bulog Sulteng yang terdiri dari Divre Sulteng, Sub-Divre Poso, Sub-Divre Luwuk, dan Sub-Divre Toli-toli tahun 2017 lalu berhasil mencapai realisasi 43.354 ton dari target 42.160 ton atau berhasil melampaui target 103 persen.

Menurut Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri) Syahroni upaya membuat kesepakatan antara pemerintah dengan pengusaha merupakan terobosan yang layak diapresiasi. "Selama ini hubungan keduanya di sektor pangan seolah air dengan minyak yang tak mungkin bersatu. Dengan komunikasi yang baik buktinya bisa terbangun kesepakatan yang menguntungkan dua belah pihak," kata Syahroni.

Menurut dia, model seperti itu patut direplikasi secepatnya di daerah lain sehingga stok beras nasional aman. "Kalau aman, kita benar-benar bisa bebas impor beras," kata Syahroni.

Tercatat pada Juli dan Agustus ini potensi panen di Sulteng berturut-turut sekitar 15 ribu ha dan 20 ribu ha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika