Kamis 05 Jul 2018 05:30 WIB

Mulai 1 Agustus Kendaraan Lebihi Muatan akan Ditilang

Selama ini banyak truk yang kelebihan muatan berseliweran di jalan tol dan nontol

Truk angkutan barang melintas di ruas Tol Cipali, Jawa Barat. (Ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Truk angkutan barang melintas di ruas Tol Cipali, Jawa Barat. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan mengingatkan 1 Agustus 2018 merupakan dimulainya pengenaan tilang kepada kendaraan yang melebihi angkutan barang dan kelebihan ukuran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Selasa (3/7) meluncurkan komitmen penertiban kendaraan angkutan barang overdimensi dan overloading (odol) yang juga Korlantas, Mahkamah Konstitusi, dan sejumlah asosiasi.

"Kita tidak akan mentolerir lagi ada kendaraan yang kelebihan muatan dan ukuran berada di jalanan karena merusak jalan dan menjadikan kendaraan membahayakan pengguna lain," kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi usai penyerahan hasil akreditasi kepada 41 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Jakarta, Rabu (4/7).

Dirjen Budi mengakui, selama ini banyak truk yang kelebihan muatan dan ukuran berseliweran di jalan tol dan nontol sehingga mengakibatkan jalan raya semakin padat, macet hingga merusak jalan.

Dibanding dengan negara di Asia lainnya seperti Vietnam, Malaysia dan India, kata dia, Indonesia termasuk negara yang belum bisa membenahi keberadaan truk bermuatan dan ukuran lebih yang berada di jalan raya. "Kita malu sebenarnya sebagai negara yang belum bisa membenahi truk yang kelebihan bermuatan barang dan ukuran masih beredar dijalanan," kata dia.

Untuk itu, dia mengingatkan kepada perusahaan karoseri kendaraan bermotor yang belum memproduksi agar tidak lagi memproduksi kendaraan kelebihan ukuran, sementara yang sudah memproduksi kendaraan kelebihan ukuran harus disesuaikan.

"Kalau memang masih juga membandel ada undang-undang yang bisa menjerat pelanggar aturan," kata dia.

Dikatakan dia, akibat banyaknya angkutan barang melebihi kapasitas, negara alami kerugian sekitar Rp43 triliun per tahun uuntuk biaya perbaikan jalan rusak. Padahal pemerintah setiap tahun hanya menganggarkan Rp26 triliun untuk perbaikan jalan.

Demikian juga jika dilihat dari kecepatan, akibat truk kelebihan muatan barang dan ukuran, maka laju kendaraan hanya bisa mencapai 40 kilometer per jam dari yang seharusnya bisa mencapai 60-70 kilometer per jam.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement