REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati penambahan subsidi energi di APBN 2019 mendatang. Kenaikan subsidi ini khususnya untuk solar dan listrik. 

Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menjelaskan pemerintah mengusulkan penambahan subsidi untuk solar sebesar Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per liter. Tak hanya harga subsidi yang ditambah, volume untuk solar juga naik menjadi 16 juta kiloliter hingga 17,18 juta kiloliter.

"Karena realisasi dari 2018 itu rata-rata sudah 2.000 per liter. Kami usulkan penambahan subsidi dan penambahan volume BBM," ujar Djoko di Kompleks DPR RI, Selasa (3/7).

Tak hanya itu, kata Djoko melihat konsumsi minyak tanah juga masih cukup tinggi. Pemerintah belum mengurangi kuota subsidi minyak tanah secara signifikan. Pada 2019 mendatang, alokasi volume minyak tanah bersubsidi sebesar 0,59 juta KL hingga 0,65 juta KL.

"Karena minyak tanah ikuti harga minyak, kurs dan volume, mudah-mudahan untuk minyak tanah semoga berkurang," ujar Djoko.

Tak hanya solar dan minyak tanah, Djoko menjelaskan untuk elpiji volume subsidi juga naik menjadi 6,825 juta kiloliter. Kenaikan ini didasari adanya perluasan wilayah jangkauan subsidi hingga Indonesia Timur.

Direktur Jendral Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Andy M Sommeng menjelaskan disektor ketenagalistrikan pemerintah juga mengusulkan adanya kenaikan subsidi untuk listrik. Hal ini diambil karena keputusan pemerintah yang tidak akan menaikan tarif listrik hingga 2019 mendatang.

Jumlah subsidi energi pada APBN 2019 meningkat menjadi Rp 53,96 triliun hingga Rp 58,89 triliun. Pada APBN 2018 subsidi listrik sebesar Rp 52,66 triliun. "Pertimbangan ini juga dengan memperhitungkan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan Indonesia Crude Price (ICP) pada tahun depan," ujar Andy di lokasi yang sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika