REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mendukung pentingnya literasi tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. BPK menyadari perlunya kesadaran publik untuk memahami tata kelola dan akuntabilitas keuangan Negara tersebut. Sehingga bukan hanya melalui pemeriksaan BPK saja.
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan, pengetahuan publik akan semakin berkembang jika didukung dengan literasi yang baik. Dengan begitu, kata dia, publik bertambah cerdas dan dapat turut aktif mengawasi pengelolaan keuangan negara secara baik dan benar.
"Hal inilah yang mendasari BPK membuat terobosan untuk mendorong peran aktif publik dalam melakukan riset tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Salah satunya dengan meresmikan Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang berlokasi di Lantai 1 Kantor Pusat BPK," ujarnya dalam sambutannya pada acara Peresmian Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, di Kantor Pusat BPK, Kamis, (28/6), seperti dikutip siaran pers.
Perpustakaan Riset yang dibangun BPK ini mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, dengan menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku. Dengan 17.410 judul buku, serta e-books, dan e-journal.
Perpustakaan BPK bekerja sama pula dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan riset. Hal itu Sebagai pendukung keberadaan perpustakaan riset, sejak 2015 BPK menerbitkan jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang berisi tulisan hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah terkait tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.
Jurnal tersebut dapat diakses melalui website www.jurnal.bpk.go.id secara gratis tanpa perlu registrasi. Registrasi diperlukan apabila publik ingin mengajukan (submit) artikel yang berkaitan dengan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam kesempatan ini, Menristekdikti melalui Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti juga menyampaikan surat keputusan mengenai akreditasi Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara BPK.
Setelah dilakukan Peresmian Perpustakaan Riset, acara dilanjutkan dengan Diskusi Panel yang bertema “Literasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara”. Diskusi ini menghadirkan narasumber Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, serta Wakil Rektor Universitas Indonesia Adi Zakaria Afiff.
Melalui Diskusi Panel ini diharapkan peserta memahami pentingnya literasi tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, membangun komunikasi antar-pemangku kepentingan untuk suksesnya literasi. Ditambah pengembangan dan penelitian terkait tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara terkait akuntansi sektor publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika