REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti akan bergerak cepat dengan melakukan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait transfer ke daerah dan penyaluran dana desa. Seperti diketahui, Astera menggantikan posisi Boediarso Teguh Widodo yang telah memasuki masa purna bakti. 

"Kami akan pelajari dan kami analisa. Ini saya akan bertemu dengan teman-teman di sana. Fokus kita akan koordinasi," kata Astera usai menghadiri pelantikan di kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (26/6). Salah satu tantangan Astera adalah mengoptimalkan penyaluran dana desa.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi dana desa hingga akhir Mei 2018 mencapai Rp 20,66 triliun atau 34,43 persen dari pagu alokasi dalam APBN yang sebesar Rp 60 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah Rp 7,53 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 28,19 triliun atau 47 persen dari pagu Rp 60 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun meminta Astera untuk bisa mengawal isu-isu prioritas termasuk salah satunya soal penyaluran dana desa.  "Seperti yang Ibu Menteri (Sri) sampaikan ada isu-isu prioritas itu jelas jadi pegangan saya," kata Astera. 

Dalam sambutan pelantikan, Sri mengatakan, Astera perlu menjalin kerja sama yang baik dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa terkait tugasnya di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

"Terutama tingkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, kenali mereka, pahami masalahnya, bantu seoptimal mungkin, bantu mereka dalam memperbaiki daerah masing-masing," kata Sri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika