REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta agar pemerintah memberikan porsi pengerjaan proyek infrastruktur yang lebih banyak kepada pengusaha swasta ketimbang BUMN. Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan, dari 147 ribu anggota Gapensi belum ada yang dilibatkan dalam pengerjaan proyek infrastruktur nasional.
"Kami sampaikan dari 147 ribu anggota pelaksana konstruksi nasional di Indonesia saat ini masih menanti nawacita pembangunan infrastruktur, masih banyak yang belum kebagian, apalagi mau Lebaran," ujar Andi usai beraudiensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (28/5).
Dalam audiensi dengan wakil presiden, Gapensi juga meminta agar BUMN yang diberikan amanah untuk mengerjakan proyek infrastruktur dapat bersinergi dengan pengusaha daerah. Andi menjelaskan, dari 16 proyek strategis nasional peran swasta hanya sekitar satu persen, yakni hanya pengusaha besar. Adapun, nilai 16 proyek strategis nasional tersebut mencapai Rp 6.000 triliun. Menurut Andi, pengusaha konstruksi swasta nasional memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek strategis nasional.
"Kita juga mampu, cuma memang kualifikasi untuk kelas itu masih didominasi BUMN, itu yang ingin kita ubah, yang satu persen ini coba dimanfaatkan benar-benar untuk bisa bergabung dengan BUMN," kata Andi.
Pada masa pemerintahan Jokowi (2015-2019), total proyek infrastruktur sebesar Rp 4.000 triliun. Dari jumlah tersebut porsi yang digarap BUMN sekitar 55 persen dan hanya dikerjakan oleh delapan kontraktor. Dari total anggaran yang dibutuhkan, kemampuan APBN hanya 33 persen atau sekitar Rp 1.551 triliun. Sisanya, pemerintah menyerahkan kepada BUMN sebesar Rp 1.175 triliun ekuivalen 25 persen dan Rp 1.974 triliun atau sekitar 42 persen kepada swasta.
Sementara 140 ribu kontraktor swasta mesti bersaing memperebutkan porsi 45 persen tersebut. Andi mengatakan, wakil presiden menanggapi bahwa kontraktor swasta nasional harus dapat bersaing dengan BUMN untuk pengerjaan proyek swasta nasional tersebut.
"Pak wakil presiden bilang ini persaingan, silakan berkompetisi, yang kami minta supaya nanti peraturan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) supaya membuat ambang batas," ujar Andi.
Sekadar informasi, dari 3.953 paket pekerjaan senilai Rp 77,86 triliun yang dimiliki Kementerian PUPR pada tahun lalu, 93 persen diantaranya atau 3.650 paket senilai Rp 32,29 triliun digarap kontraktor kecil dan menengah. Dari total 4.971 paket senilai Rp 59,96 triliun, 4.776 paket senilai Rp 31,76 triliun digarap kontraktor kecil dan menengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
