REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi utang pemerintah hingga akhir April 2018 sebesar Rp 4.180 triliun. Dengan asumsi produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 13.991 triliun, rasio utang pemerintah tersebut terjaga di level 29,88 persen.

Dari segi komposisi utang, pinjaman pemerintah sebesar Rp 773,47 triliun atau 18,5 persen dari total utang. Sementara itu, utang berupa surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.407,1 triliun atau 81,5 persen.

Secara lebih terperinci, SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.427 triliun dan SBN berdenominasi valuta asing (valas) adalah Rp 979, 38 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, realisasi pembiayaan anggaran juga menunjukkan perbaikan. Kemenkeu telah merealisasi 57,9 persen dari target pembiayaan tahun ini atau sebesar Rp 188,7 triliun. Angka itu lebih rendah daripada pembiayaan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 195,4 triliun.

Pembiayaan anggaran yang lebih rendah juga bisa dilihat dari penerbitan SBN yang turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, pemerintah telah menerbitkan SBN senilai Rp 189,7 triliun atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 202,8 triliun.

"Growth-nya negatif untuk pembiayaan utang. Itu artinya kita semakin sehat dan semakin mengurangi defisit," ujar Sri.

Sri mengaku akan tetap menjaga kinerja APBN 2018. Ia meyakini, defisit APBN akan tetap terjaga sesuai target di level 2,19 persen dari PDB. "Kami tetap memonitor secara hati-hati seluruh perkembangan indikator ekonomi, termasuk nilai tukar, suku bunga, harga komoditas. Berdasarkan exercise yang kami lakukan, kami tetap yakin defisit bisa tetap terjaga di kisaran dua persen," ujar Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika