REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Pasar Modal dan Perbankan Universitas Bina Nusantara Adler Haymans Manurung menegaskan, suatu negara dapat dijalankan dengan baik bila memiliki pembiayaan yang cukup dan secara terus menerus tersedia. Biasanya sumber pembiayaan negara diharapkan dari hasil pajak, bila sumber dana ini tidak mencukupi maka Pemerintah harus mencari dari sumber lain, salah satunya berasal dari utang luar negeri.
“Pemerintahan Jokowi-JK sudah on the track dalam melakukan prioritas strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju. Dalam empat tahun Pemerintahannya, Jokowi memiliki peran strategis dalam meningkatkan gairah perekonomian Indonesia dan memberikan perhatian yang sungguh–sungguh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata hampir di seluruh wilayah Indonesia”, tegasnya dalam diskusi "Gairah Ekonomi Indonesia 2018" yang digelar Jokowi Center di Jakarta, berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (16/5)
Ia yang juga dewan pakar Jokowi Center ini menjelaskan komposisi utang pemerintah tahun 2017 berasal dari pinjaman(loans) Rp 744 triliun, Utang Sekuritas (Debt Securities) Rp 3.195 triliun dengan Total Rp 3.938 triliun yang merupakan 31,7 persen dari GDP(Produk Domestik Bruto/PDB).
Hanya saja pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus mengelola utang lebih baik dan menghitung kemampuan dalam negeri untuk membayarnya. Ia pun menyarankan solusi Rekayasa Keuangan (Financial Engineering) untuk mengatasi persoalan Utang Indonesia.
“Misalkan, pemerintah membutuhkan dana sebesar 30 miliar dolar AS untuk pembangunan atau investasi, untuk itu Pemerintah harus menawarkan surat utang sebesar 40 miliar dolar AS. Pemerintah meminjam dana sebesar 10 miliar dolar AS dari Bank Indonesia untuk membeli surat utang yang diterbitkan Pemerintah UK atau USA dengan periode 30 Tahun tanpa bunga (Zero coupon) dimana pada tahun ke 30 nilai surat utang ini menjadi 40 miliar dolar AS,"
Sehingga Sehingga di APBN pemerintah hanya bayar bunganya saja. Sementara utang kepada prinsipal dibayar oleh surat utang dari luar negeri.
"Sehingga anak cucu kita tidak akan memikirkan utang. Justru utang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih besar. Kita sebagai anak bangsa harus memberikan konsep bagaimana mencari solusinya, bukan seperti yang terjadi sekarang ini masalah utang hanya dipolitisasi tetapi tidak ada solusi mengatasinya” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika