REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) DIY diharapkan menjadi role model bagi GWS di provinsi lain. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP GWS Giwo Rubianto Wiyogo pada acara Pelantikan Pengurus DPW GWS DIY dan DPC GWS Kabupaten/Kota se DIY, di Plaza Telkom Yogyakarta, Kamis (10/5).
Pada kesempatan itu, Giwo Rubianto, mengungkapkan meskipun pengurus baru dilantik, ternyata sudah banyak ide muncul dari Yogyakarta yang nantinya bisa dijadikan contoh oleh DPW GWS di daerah lain.
Ia mengungkapkan visi dari GWS adalah mendorong dan membantu pemerintah dalam mengembangkan perkoperasian. "Saya yakin wanita Yogyakarta akan semakin sejahtera. Dengam terbentuknya kepengurusan GWS di DIY maupun kabupaten/kota," katanya.
Menurutnya, tema yang diangkat oleh GWS DIY pada kegiatan kali ini yakni 'Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan melalui Penguatan Akses Teknologi Informasi dan Pembiayaan', diharapkan bisa diimplementasikan sehingga meningkatkan kesejahteraan perempuan.
"Sangat besar harapan saya terhadap GWS di DIY yang mempunyai inovasi dan terobosan dalam meningkatkan semangat ibu-ibu," katanya.
Kepala Dinas Koperrasi dan UMKM DIY Trisaktiyana yang hadir pada acara pelantikan ini menyambut baik dengan terbentuknya DPW GWS DIY dan DPC GWS kabupaten/kota se DIY. Trisaktiyana mengatakan GWS DIY bisa bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM DIY.
Hal tersebut, papar dia, sebagaimana yang diharapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yakni agar koperasi dan UMKM di DIY diistimewakan tetapi tidak dimanjakan melainkan dengan tidak berkolaboratif.
Sementara itu, Ketua Umum DPW GWS Periode 2018-2023 Fianti mengatakan bukan upaya mudah bagi perempuan mencapai harapan kesejahteraan di tengah problem multi-taskingnya. Sejahtera bagi perempuan dinilai dari kesuksesan memenuhi harapan melalui usaha, karier, sosial, dan politik sehingga mampu membahagiakan lingkungan.
Ia mengungkapkan ada beberapa hal yang ditengarai menjadi rintangan bagi perempuan untuk cepat menjadi sejahtera. Antara lain kurang optimalnya akses perempuan terhadap teknologi informasi, belum optimalnya pendidikan pelatihan berbasis gender dan skema pembiayaan yang ramah bagi perempuan.
Serta beberapa persepsi yang salah dalam mengintervensi kebijakan berpihak perempuan dan pula adanya trauma yang pernah terjadi pada beberapa perempuan yang enggan bergabung pada organisasi berlabel perempuan.
"Untuk mempercepat perempuan meraih tujuan mulia, diperlukan upaya secara bersama saling bergandengan untuk meraih kesempatan besar yang mampu diraih perempuan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
