REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Ignasius Jonan enggan berkomentar banyak terkait persoalan rencana pemerintah yang akan merevisi Pepres 191 Tahun 2014 terkait distribusi Premium. Ia hanya meminta semua pihak bersabar dan menunggu karena revisi masih dalam tahap proses.
"Nanti saja, Tunggu saja," ujar Jonan di Hotel Westin, Rabu (11/4).
Kemarin, Selasa (10/4), Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan draft revisi Perpres 191 sudah selesai dibuat oleh tim Kementerian ESDM. Ia mengatakan,pada pekan ini draft tersebut akan dikirim ke meja Presiden untuk ditandatangan. Ia berharap revisi Perpres ini bisa selesai dalam pekan ini."Semoga Presiden tandatangan pekan ini," kata Djoko.
Baca juga, Premium Langka, ESDM Kirim Surat Teguran ke Pertamina.
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan merujuk pada perintah Presiden, kedepan khusus wilayah Jawa Madura Bali pasokan Premium akan diatur didalam Perpres seperti wilayah di luar Jawa Madura Bali (Jamali). Arcandra mengatakan hal ini mengingat kebutuhan masyarakat atas Premium yang masih tinggi.
"Bapak Presiden instruksikan dalam rapat kabinet terbatas untuk menjaga ketersediaan Premium di seluruh wilayah RI. Kalau ada peraturan, baik itu permen atau perpres yg diperlukan utk melaksanakan ini, maka ini akan segera diterbitkan aturannya atau direvisi aturannya," ujar Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Senin (9/4).
Arcandra menjelaskan Perpres 191 Tahun 2014 yang sebelumnya mengatur bahwa Pertamina tidak wajib memasok Premium dan Solar (BBM Jenis Bersubsidi) di wilayah Jamali, akan direvisi. Nantinya, setelah aturan ini direvisi maka Pertamina wajib memenuhi pasokan Premium meski di daerah gemuk (Jamali).
"Jadi nantinya, dalam waktu dekat ada pasokan juga untuk Jamali. Jadi BBM untuk seluruh NKRI," ujar Arcandra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
