REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita melaporkan perkembangan negosiasi Indonesia dan Uni Eropa terkait pembatasan penggunaan produk turunan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Enggar sebagai salah tim perunding meminta izin kepada wakil presiden untuk menggertak Uni Eropa jika mereka tetap melakukan pembatasan tersebut.
"Saya laporkan kepada Pak Wapres bahwa kalau mereka juga masih bersikeras, saya minta izin sebagai tim perunding, saya harus mempunyai mandat untuk itu (tindakan pembalasan)," ujar Enggar ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (9/4).
Diketahui, Parlemen Uni Eropa telah menyetujui rencana phase out biodiesel berbahan minyak sawit mentah atau crude palm oil pada 2021. Kendati belum final, rencana ini mengancam ekspor biodiesel RI.
Pekerja sedang memproses CPO
Enggar mengatakan, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia harus melakukan kerja sama untuk menentang pembatasan tersebut. Oleh karena itu, duta besar Indonesia untuk Malaysia diminta untuk menjembatani pertemuan dengan Malaysia. "Itu segera harus kita ambil langkah-langkah agar bisa berjalan dengan baik," kata Enggar.
Enggar mengatakan, Indonesia sudah beberapa kali memenangkan perkara pembatasan ekspor CPO tersebut. Namun Uni Eropa tetap bersikeras untuk melakukan pembatasan penggunaan produk turunan CPO. Enggar menegaskan, jika Uni Eropa menetapkan kebijakan phase out biodiesel berbahan minyak sawit mentah maka Indonesia tidak segan akan melakukan tindakan balasan. Salah satunya yakni menghentikan pembelian pesawat Boeing dan Airbus.
"Kita melakukan pembelian pesawat terbang antara lain dengan Airbus dan Boeing, kalau ini terus berkembang maka kita mungkin akan menghentikan (pembelian pesawat terbang) itu juga," ujar Enggar.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, persoalan pembatasan CPO di Uni Eropa harus ditangani dengan serius. Sebab, CPO merupakan salah satu penyumbang ekspor bagi Indonesia yakni sekitar 12 persen. Menurutnya, aturan yang dibuat oleh Uni Eropa tersebut dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lain.
Pekerja melakukan bongkar muat minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (ilustrasi)
"Sekarang itu yang terbangun adalah negative impression terhadap produk sawit, jadi arahan yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan adalah kita jangan selalu defensif, mulailah bergerak ke arah next step," kata Oke.
Minyak sawit telah mengalami kampanye hitam sejak beberapa tahun lalu. Oke mengatakan, pada saat itu Indonesia selalu bersikap defensif dengan kampanye negatif bahwa sawit tidak sehat dan menjadi penyebab deforestasi. Menurut Oke, ketika itu Indonesia selalu menghadapi kampanye hitam tersebut secara defensif.
Oke mengatakan, saat ini Indonesia tidak bisa lagi menghadapi kampanye hitam CPO di Uni Eropa maupun Amerika Serikat (AS) dengan cara defensif. Menurutnya, Indonesia harus meningkatkan cara untuk menhadapinya melalui negosiasi dengan level playing field yang sama.
"Jadi kalau dulu itu disebut sawit itu tidak sehat, kita sebut sehat, kemudian disebut deforestasi, kita sebut enggak, selalu defensif. Sekarang kita harus ada next level, masuk ke apa yang kita beli di sana, level playing fieldnya disamakan," ujar Oke.
Terkait dengan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), Oke mengatakan proses perundingan masih perlu dihitung lebih lanjut. Sebab, produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa tidak hanya sawit namun juga ada produk-produk lainnya. Sementara itu, ketika ditanya mengenai rencana menghentikan pembelian pesawat Boeing dan Airbus, Oke mengatakan rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
