REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyatakan peraturan mengenai kode repons cepat atau quick response code (QR Code) pada sistem pembayaran bakal terbit April ini. Saat ini, prosesnya dalam tahap finalisasi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, mengatakan, saat ini tahapannya sampai approve of concept. Tahapan tersebut memang harus dilalui untuk melihat keandalan dan interkoneksinya seperti apa. "Mudah-mudahan April ini BI sudah bisa meluncurkan standar international yang best practice," kata Sugeng kepada wartawan di sela-sela acara seminar Tren Ekonomi Digital di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (4/4).
Sugeng menambahkan, nantinya perusaahaan penyelenggara sistem pembayaran yang telah meluncurkan QR Code harus mengikuti ketentuan standar yang diterbitkan Bank Indonesia. Sugeng menyatakan, para merchant penerbit QR Code sudah menyatakan aware dengan ketentuan BI nantinya. "Mereka minta izin kami kasih dengan syarat nanti di adjust kalau BI sudah meluncurkan QR Code best practice," imbuhnya.
Sugeng menyebutkan, saat ini baru ada berapa perusahaan penyelenggara sistem pembayaran yang menenerbitkan QR Code. Dia menyebut jumlahnya belum sampai sepuluh. Mereka nantinya wajib mengikuti ketentuan QR Code standar dari BI. Melalui standar QR Code, akan terjadi interkonektivitas sistem pembayaran sehingga lebih efisien. Aturan mengenai standar QR Code tersebut menjadi bagian dari implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway.
Di samping mengatur standarisasi QR Code, Bank Indonesia juga tengah memfinalisasi kewajiban bank untuk interkoneksi ke perusahaan pengalih sistem pembayaran (switching) minimal dua switching. Hal tersebut untuk meminimalisasi jika terjadi kendala dengan salah satu switching, sehingga ada cadangan.
Sugeng menyebut, saat ini sudah ada 60 bank yang terkoneksi dengan satu switching dan 49 bank yang terkoneksi dengan dua switching. "Sisanya masih menyelesaikan. Nanti Juni untuk koneksi switching," ujar Sugeng.
Sugeng mengaku pernah membandingkan dengan Thailand mengenai aturan dual switching tersebut. Menurutnya, di Thailand hanya mewajibkan bank terkoneksi dengan satu perusahaan //switching. "Kalau jatuh kan ngeri, kalau ini ada back up nya. Kalau tidak punya back up, ngeri di payment sistem," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika