REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) dan tiga calon Deputi Gubernur BI. Secara musyawarah mufakat, Komisi XI DPR RI akhirnya menetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI dan Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Faisol Riza, Gubernur BI saat ini harus fokus meningkatkan kinerja Bank Indonesia. Apalagi dalam tiga tahun terakhir BI gagal membantu pemerintah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. "Hal ini akibat dari nilai tukar rupiah yang selalu meleset dari asumsi makro. Sekarang tahun politik sangat rentan bila nilai tukar rupiah tidak stabil," ujar Faisol, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (29/3).

Gubernur BI, Perry Warjiyo

Kegagalan ini, lanjutnya, karena paradigma pimpinan BI yang ingin bank sentral tersebut berposisi lebih independen. Sehingga BI tidak harus mengikuti semua kemauan pemerintah. "Bank Indonesia adalah bank sentral yang kebijakannya lebih mengikuti laju pasar uang.Tugas berat Gubernur BI yang baru adalah membantu pemerintah untuk mengembalikan nilai tukar rupiah pada asumsi makro pemerintah dalam APBN," tambahnya.

Faisol menambahkan, lonjakan nikai tukar rupiah saat ini tentu akan menekan APBN yang akan berdampak luas, termasuk pada laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dia berharap, Perry Warjiyo akan dapat membawa perubahan besar dalam paradigma kinerja BI.

Petugas menghitung mata uang rupiah (ilustrasi)

Dia mengatakan, Independesi BI itu artinya tidak berpihak pada kepentingan pasar tapi justru agar kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat dikedepankan. "Pak Perry yang berpengalaman ini dapat mengambil pelajaran penting dan mampu segera membalik keadaan. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sesuai target dan memiliki dampak luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih nyata," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika