REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan untuk menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton untuk tahun 2018. Saat ini, CBP dalam kondisi defisit karena beras telah habis digunakan untuk kebutuhan operasi pasar.
Deputi Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, dalam menambah CBP, pemerintah akan menggunakan pola baru, yakni dengan cara mengubah pola bayar kepada Bulog, yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana dalam pengadaan CBP.
Namun, ia tidak menjelaskan secara detil seperti apa perubahan pola bayar tersebut. Yang pasti, kata Musdhalifah, dengan mengubah pola bayar pada Bulog, pemerintah bisa mendapatkan beras dengan jumlah yang lebih banyak, meski dengan besaran anggaran yang sama.
"Sekarang kita sedang bicarakan untuk mengubah pola bayar, sehingga dengan dana segitu pun kita masih dapat banyak. Bisa kok 1,2-1,4 juta ton kita dapatkan dengan anggaran yang sama," ujarnya, saat ditemui wartawan di Hotel Pullman Thamrin, Selasa (27/3).
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,5 triliun untuk membeli CBP. Saat ini, anggaran tersebut belum bisa dicairkan sebelum pemerintah selesai membahas mekanisme pengadaan CBP yang baru.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Siti Kuwati mengatakan, sambil menunggu anggaran untuk membeli CBP turun, Bulog tetap melakukan kewajibannya menggelar operasi pasar. Karena cadangan CBP telah minus, maka operasi pasar dilakukan dengan menggunakan stok beras operasional milik Bulog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika