REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amerika Serikat akan memberlakukan kebijakan biaya impor baru untuk barang-barang Cina dengan besaran mencapai 60 miliar dolar AS atau setara denga Rp 824 triliun. Jika hal tersebut meluas, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan merasakan dampak langusng dari perang dagang tersebut.
Menurut Tian Jingjing, Alumni FIB UI asal Cina, kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menaikkan tarif barang impor dari Cina merupakan hal yang wajar dilakukan. "Sebab defisit dengan Cina berdasarkan hitungan Amerika telah mencapai 300 miliiar dolar AS. Tentu hitungan pihak Cina agak lain," jelasnya saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (24/3)
Di kesempatan yang sama, ahli perdagangan internasional, Fithra Faisal mengungkapkan setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghadapi potensi ancaman dari perang dagang tersebut. "Untuk jangka pendek, pemerintah harus mengantisipasi di sektor finansial," kata Fithra.
Oleh karena itu, Fithra mengatakan pemerintah harus hadir, dan melakukan intervensi terhadap pasar. Selain itu pemerintah juga diharapkan bisa mempersiapkan untuk meningkatkan daya saing. Sementara itu untuk jangka menengah, pemerintah dinilainya perlu memetakan negara-negara non-tradisional untuk dijadikan partner.
"Seperti di Angola, Senegal, Afrika Selatan, juga di Timur Tengah, yang sebenarnya belum tersentuh selama ini. Itu bisa kemudian menjadi alternatif selain dengan partner-partener tradisional seperti Amerika Serikat dan juga Cina," jelasnya.
Fithra menambahkan, peningkatan di sektor infrastuktur juga perlu dilakukan. Karena bagaimana pun juga infrastruktur merupakan komponen yang cukup penting bagi industri. Sebab industri tidak akan ada kalau tidak ada infrastruktur.
Senada dengan pernyataan tesebut itu Pengamat Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menilai peningkatan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi) seperti pembangunan trans Papua dan beberapa wilayah di Indoensia, serta proyek pembangunan jalur kereta api, merupakan hal yang positif dan harus diteruskan. Tidak hanya itu, dia menilai percepatan sektor industri pertahanan juga perlu dilakukan. "Toh industri pertahanan melahirkan 267 industri sipil yang kemudian tinggal kita kembangkan," kata Connie.
Dari sisi ekspor, Fithra menganggap Indonesia tidak akan terlalu mengalami dampak terkait adanya perang dagang tersebut. Namun jika hal itu terjadi secara persisten dan meluas ke negara dan sektor lain, mungkin Indonsia akan mengalami dampaknya.
Oleh karena itu meningkatkan daya saing di masa depan perlu dilakukan agar mengantisiasi serbuan dari barang Cina yang tidak bisa masuk ke pasar Amerika Serikat. "Itu tidak bisa kemudian, memberi solusi yang hanya jangka pendek, karena solusi tetap penguatan industri manufaktur yang butuh waktu," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
