Selasa 13 Mar 2018 10:45 WIB

Kementerian PUPR Tambah Rumah untuk MBR

Ini merupakan upaya untuk mewujudkan program satu juta rumah.

Pekerja menyelesaikan pembuatan rumah subsidi pemerintah program Sejuta Rumah Murah
Foto: Antara/Prasetia Fauzani
Pekerja menyelesaikan pembuatan rumah subsidi pemerintah program Sejuta Rumah Murah

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus menambah pasokan unit rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MNR). Ini merupakan upaya untuk mewujudkan program satu juta rumah.

"Bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta dapat menikmati rusun subsidi dan untuk rumah tapak maksimal penghasilan MBR yang mendapatkan KPR Subsidi adalah Rp 4 juta," demikian keterangan Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diterima di Jakarta, Selasa (13/3).

Program subsidi rumah bagi MBR merupakan upaya mewujudkan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada pada 29 April 2015 di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan Rusunawa bisa menjadi pilihan tempat tinggal bagi para pekerja generasi millenial.

Mekanismenya Pemerintah Daerah menyediakan lahan dan mengajukan usulan pembangunan Rusun kepada Kementerian PUPR.  "Kalau masih sendiri bisa memilih tipe studio, bila sudah berkeluarga bisa memiliki tipe 36. Harga sewanya relatif terjangkau dengan kualitas cukup baik. Nanti bila penghasilan semakin meningkat bisa mengangsur membeli apartemen atau rumah tapak," katanya.

Hunian vertikal menjadi pilihan karena generasi milenial lebih memilih tinggal di kawasan perkotaan, sementara ketersediaan tanah semakin terbatas. Hunian vertikal juga mengurangi laju konversi lahan perdesaan menjadi perkotaan.

Rusunawa tersebut dibangun Kementerian PUPR dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp14 miliar. Bangunan tersebut memiliki tiga lantai dengan 47 unit, serta telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Seperti sambungan listrik dan sarana air bersih meubelair, tempat parkir dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). "Kalau di lokasi lain bisa dibangun empat lantai, namun karena aturan di Bali, kita hanya bisa membangun unit Rusun tiga lantai. Untuk harga sewanya nanti akan ditentukan oleh pihak pengelola," kata Khalawi.

Selain Rusunawa ASN, Kementerian PUPR juga membangun Rusunawa bagi pekerja, mahasiswa, pondok pesantren, nelayan dan anggota TNI dan Polri. Pada 2017, proyek pembangunan Rusun Kementerian PUPR mendekati target yang dicanangkan. Dari total yang direncanakan sebanyak 13.253 rusun di seluruh Indonesia, berhasil dibangun keseluruhan 13.251 unit. Adapun pada tahun 2018 ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sebanyak 13.405 unit rusun.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement