REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat kabinet paripurna mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk menghadapi tahun 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan fokus dalam mendesain APBN yang tetap memberikan stimulus.

Di sisi lain defisit anggaran pun akan tetap dijaga guna mendorong perekonomi, namun tetap berkelanjutan. "Dalam hal ini kita akan lihat postur, target penerimaan pajak akan dibuat sangat realistis sehingga tidak membuat masyarakat resah dalam hal dunia bisnis juga tidak resah," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (5/3).

Sri Mulyani mengatakan, selama ini kita melihat track record pertumbuhan pendapatan pajak memang biasa saja. Namun Kemenkeu sudah melakukan kinerja semaksimal mungkin untuk menarik pajak dari banyak pihak.

Dalam rapat Paripurna, Presiden Jokowi meminta ada kewaspadaan mengenai dinamika ekonomi dunia yang sangat dinamis, mulai dari suku bunga, komidtas, arus modal, hingga nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain. Sebab semua hal ini akan sangat bisa mempengaruhi ekonomi dan daya saing.

Kecenderungan negara tujuan dagang pun harus segera dicari karena saat ini banyak negara yang menjadi langganan ekspor pemerintah melakukan kebijakan yang protektif. Maka pasar non-tradisional menjadi penting agar pangsa pasar produk dalam negeri semakin luas.

Khusus untuk peningkatan investasi, Jokowi berharap peran BUMN dan perusahaan Swasata dalam menarik minat investasi bisa lebih baik. Dengan banyaknya investasi baru yang masuk maka akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran yang angkanya masih cukup tinggi.

"Saya juga ingin akhir bulan ini, program single submission harus bisa diselesaikan betul. Karena dengan inilah kita bisa mendorong ekonomi lebih baik. Koordinasi dan konsolidasi adalah kunci," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika