REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Rumah Tangga (PUPR) serta Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) merilis Standar Prosedur Operasional (SPO) Kredit Pemilikan Rumah Bank Pembangunan Daerah (KPR BPD) dan SPO Kredit Modal Kerja Konstruksi Perumahan (KMK KP) kepada seluruh BPD di Indonesia. Hal itu bertujuan mendukung pengembangan kapasitas penyaluran KPR oleh BPD.
Untuk mendukung pengembangan penyaluran KPR IB, SMF bersama Kementerian PUPR, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Asbanda serta Dewan Syariah Nasional (DSN) merilis dan menyerahkan SPO KPR Syariah kepada Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Penyerahan kedua SPO tersebut diikuti dengan penandatanganan komitmen bersama penerapan dan pengembangan oleh BPD atau BUS.
"Kemudian SMF secara reguler melakukan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas penyaluran KPR baik secara kolektif maupun ekslusif kepada seluruh BPD," ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo di Jakarta, Jumat, (2/3). Ia berharap, kedua SPO tersebut bisa mewujudkan pengelolaan KPR secara efektif serta efisien agar dapat meningkatkan penyaluran KPR di seluruh daerah di Indonesia.
Ia menambahkan, selama ini penyaluran pendanaan memang masih timpang. Dari total 846 ribu debitur KPR, sebagian besar masih terpusat di wilayah Barat. "Maka sekarang, kita akan fokus garap wilayah Tengah dan Timur. Maka kita akan kerja sama dengan BPD di seluruh daerah untuk penyaluran KPR. Harus ada kemauan BPD untuk salurkan KPR untuk MBR," tuturnya.
SMF merupakan lembaga keuangan khusus di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Misinya yakni membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. Misi SMF dapat terwujud dengan cara mengalirkan dana jangka menengah panjang dari pasar modal ke sektor perumahan melalui kegiatan sekuritisasi dan penyaluran pinjaman.
Pada 2017, SMF mencatat laba bersih sebesar Rp 397 miliar pada 2017. Angka itu meningkat 25,3 persen dari pencapaian 2016 sebesar 317 miliar.
Total aset perseroan pada tahun lalu meningkat 19,35 persen, dari Rp 13,12 triliun pada 2016 menjadi Rp 15,66 triliun. Total pendapatan turut naik dari Rp 979 miliar ke Rp 1,17 triliun di 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika