LPS Nilai Perry Warjiyo Cocok Menjadi Gubernur BI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai, Perry Warjiyo merupakan calon tepat untuk menduduki posisi Gubernur Bank Indonesia (BI) berikutnya. Hal ini karena Perry sudah lama berkarir di BI.

"Pak Perry kan orang BI, dia memang keahliannya di bidang moneter. Dia juga paham mengenai makroprudensial," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah saat ditemui usai Seminar Internasional bertema '20 Years of Asian Financial Crisis: Strengthening Infrastructures for Financial Crisis Resolution' di Jakarta, Rabu, (28/2).

Ia menuturkan, Perry memiliki pengalaman bekerja sama dengan berbagai instansi baik di dalam maupun luar negeri. "Jadi tentu saya rasa, dengan karakternya yang juga berintegritas, profesional, serta mendahulukan kepantingan bangsa dan negara. Saya rasa dia cocok (menjadi Gubernur BI)," tutur Halim. Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo, telah mengajukan nama Perry Warjiyo ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai calon tunggal untuk posisi Gubernur BI.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menambahkan, siapa pun Gubernur BI yang terpilih nanti, LPS tetap akan bekerja sama dengan bank sentral. Apalagi, kata dia, LPS memiliki perjanjian (Memorandum of Understanding/MoU) dengan BI terkait penjualan putus SBN ke BI saat keadaan krisis.

"Kita terus mendalami kerja sama tersebut dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Salah satu fokusnya yakni information sharing," ujar Fauzi pada kesempatan serupa.

Ia menjelaskan, ketiga lembaga itu tengah berupaya, bagaimana caranya nanti BI, OJK, serta LPS dapat memiliki share IT platform. "Jadi data mengenai perbankan ditaruh di satu tempat, kemudian kita bisa sharing. Jadi perbankan di harapkan nantinya tidak perlu melaporkan laporan keuangannya ke masing-masing instutusi tapi ke satu pintu saja," kata Fauzi.

Idealnya, kata dia, meski nanti data ada di server salah satu institusi, tetapi kedua institusi lainnya juga mempunyai akses. Menurutnya, hal itu membuat proses lebih cepat dan bagi perbankan pun lebih murah.

"Soalnya tidak perlu melaporkan ke dua atau tiga pintu. Melainkan satu pintu saja dengan format yang sudah ditetapkan. Dengan begitu jauh lebih efisien dan dalam keadaan krisis, kita lebih mudah koordinasi juga karena datanya punya akses sama," kata Fauzi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika