REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli berpendapat menjamurnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maraknya korupsi di Indonesia, kata dia, membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN lain, seperti Vietnam dan Malaysia.
Menurut Rizal, negara-negara tersebut berangkat dari tingkat ekonomi yang sama sekitar 40 tahun lalu, namun sekarang mereka justru mengungguli Indonesia. "Ini harus berani diubah, banyak sekali kepala daerah masuk penjara karena politik uang di Indonesia," kata dia dalam diskusi "Sistem Ekonomi Berkeadilan: Mengurai Kesenjangan" yang diselenggarakan Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di Jakarta, Kamis (22/2).
Untuk mengatasi masalah korupsi, ia berpendapat perlu adanya perubahan terkait anggaran dan sistem kepartaian yang lebih berorientasi pada pembentukkan kader berkualitas. Selain korupsi, Rizal mengatakan bahwa hal lain yang turut memperlambat pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan di Indonesia yang menurutnya memiliki corak neoliberalisme ala Bank Dunia.
"Sejak Presiden Soeharto, pembangunan Indonesia neoliberalisme ala Bank Dunia dan ini pintu masuk neokolonialisme. Belasan undang-undang dibiayai oleh orang asing untuk memperkokoh penguasaannya di Indonesia," ucap dia.
Rizal menilai kemungkinan adanya pengaruh asing dalam penyusunan payung hukum tersebut menyebabkan tidak adanya keterkaitan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila. Ia juga mengingatkan agar Indonesia mulai untuk memperhatikan pembangunan ekosistem yang mendukung inovasi agar tidak semakin tertinggal dari negara-negara ASEAN.
"Negara yang berani melakukan inovasi bakal menjadi negara hebat," ucap Rizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
