REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar sepertiga dari total tambahan penduduk bekerja dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berada di sektor informal. Kucuran Dana Desa diduga memengaruhi pertumbuhan tenaga kerja sektor ini.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras Adha menjelaskan, 2017, ada keanehan dimana kenaikan tambahan tenaga kerja semua sektor sebanyak 3,25 juta dengan rasio penciptaan kerja (RPK) mencapai 641.183 penduduk per satu persen pertumbuhan padahal sebelumnya tidak pernah demikian.
Dari total tambahan penduduk bekerja sebanyak 3,25 juta pada 2015-2017, sebesar 1,09 juta atau 36,62 persennya bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan yang jumlahnya 1,09 juta penduduk. ''Sektor ini kurang lebih adalah sektor informal,'' kata Farras dalam paparan kinerja penciptaan lapangan kerja tiga pemeritahan Indonesia di Kantor INDEF pada Selasa (20/2).
Di sektor formal, pada era Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, dari pekerja formal sebanyak 33 juta penduduk di awal pemerintahan naik menjadi 44 juta penduduk menjelang akhir pemerintahannya atau naik 11 juta penduduk. Di tiga tahun era Jokowi-JK, dari 50 juta penduduk bekerja di sektor formal di awal masa pemerintahan, dalam tiga tahun menjadi 52 juta penduduk.
Secara persentase, pekerja sektor formal era SBY-Boediono naik dari 31 persen menjadi jadi 40 persen, naik 9-10 persen. Di era Jokowi-JK, persentase pekerja formal dari 42 persen menjadi nyaris 43 persen.
''Ada perbedaan signifikan di sana. Kesimpulan awal kami, penciptaan pekerjaan sektor formal di era Jokowi lebih rendah dari era pemerintahan sebelumnya,'' ungkap Farras.
INDEF menduga, penyebabnya adalah kucuran Dana Desa yang besar sejak 2015. Ini karena aturannya menyebutkan infrastruktur desa hanya boleh ditangani oleh warga desa agar menyerap tenaga kerja, maka penyerapan tenaga kerja di sana naik.
''Namun kami tidak merekomendasikan sektor informal jadi tumpuan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini sangat tergantung pemerintahan saat tersebut,'' kata Farras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika