Senin 05 Feb 2018 03:15 WIB

BI Bali Sisir Tempat Usaha Pengguna Mata Uang Virtual

Ada 44 usaha yang diidentifikasi menggunakan alat pembayaran mata uang virtual.

Red: Nur Aini
Bitcoin.
Foto: Reuters/Benoit Tessier
Bitcoin.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali akan memperketat pengawasan mata uang virtual di daerah setempat. Hal itu dilakukan setelah diidentifikasi sekitar 44 jenis usaha menggunakan alat pembayaran ilegal itu.

"Kami akan tetap mengawasi dan menyisir lokasi lainnya," kata Kepala Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana di Denpasar, Ahad (4/2).

Menurut Causa, pihaknya menyiapkan tim yang terjun ke lapangan memastikan keberadaan mata uang virtual itu dapat diminimalisasi. Selain itu, ia memantau perkembangan di media sosial dan situs dalam jaringan karena transaksi mata uang digital itu digunakan di media tersebut. Hal itu termasuk menerima informasi dari masyarakat apabila menemukan praktik ilegal tersebut.

Sebelumnya, kata dia, tim dari bank sentral itu mengidentifikasi sekitar 44 jenis usaha di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata di Bali memanfaatkan mata uang virtual jenis "bitcoin" dalam transaksi mereka. Dari 44 usaha itu, sebagian besar mengaku telah menghentikan sistem pembayaran ilegal tersebut.

Sedangkan dua usaha lain yakni kafe di Ubud, kata dia, setelah didatangi tim terkait mengaku sudah tidak lagi menggunakan bitcoin. "Mereka sudah mematuhi larangan Bank Indonesia," kata pria yang akrab disapa Cik itu.

Kini, bank sentral itu sudah mendata jenis usaha tersebut termasuk latar belakang dan identitas pemilik usaha untuk dapat diantisipasi apabila terindikasi kembali melakukan hal serupa. BI menilai mata uang virtual berisiko dan sarat spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat dasar dari harga mata uang, serta nilai perdagangan yang fluktuatif.

Akibatnya, rentan terhadap risiko penggelembungan serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Bitcoin, kata dia, merupakan satu dari lima besar mata uang virtual di dunia seperti ethereum, ripple, bitcoin cash, dan cardano dari total sekitar 1.300 mata uang digital.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement