REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan ada empat kota besar di Indonesia yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT).
"Ada empat yang sudah menjadi prioritas lanjutan, yaitu Medan, Bandung, Makassar, dan Surabaya," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Palembang, Sumsel, Senin (22/1).
Menurutnya, salah satu kebutuhan LRT apabila kota tersebut sudah memiliki jumlah penduduk mendekati 2 juta jiwa. Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan LRT tidak hanya berfokus di Pulau Jawa saja, melainkan juga kota besar lain yang sudah siap secara persyaratan.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan investor Arab Saudi juga ikut berinvestasi dalam proyek LRT, terutama untuk jalur Bumi Serpong Damai hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dia menyebutkan potensi investasi LRT, yaitu Rp 20 triliun.
Budi menjelaskan alasan penawaran proyek LRT kepada investor Arab Saudi, yaitu sangat tinggi nilai ekonominya, yaitu potensi penumpang yang tidak akan pernah sepi dari dan menuju bandara. "Penumpang banyak yang menuju bandara jadi nilai daya beli relatif tinggi. Kita butuh mengurangi kemacetan yang ada di Soetta, jadi saya ingin banyaknya investasi di Soetta," ujarnya.
Dia menambahkan banyak manfaat yang didapat, yaitu terurainya kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta juga investor bisa menuai hasil yang besar karena potensi ekonominya sangat tinggi. Selain Arab Saudi, dia mengatakan, negara-negara lain juga tertarik investasi di proyek LRT, yaitu Korea Selatan dan China.
Budi mengatakan idealnya proyek LRT segera dibangun karena kebutuhan akan moda transportasi yang memberikan kepastian waktu tempuh sudah sangat dibutuhkan. "Kota-kota yang tumbuh di Selatan Jakarta begitu banyak sekarang ini beberapa mereka memutar ke Jakarta dan menambah kemacetan, nanti juga ada Kelapa Gading ke bandara, itu kan menarik," ucapnya.
Dalam kesempatan lalu, Ketua Asosiasi Investor Arab Saudi di Indonesia Habab Alhanaya mengatakan pihaknya harus memanfaatkan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia. Habab menambahkan pihaknya menghendaki adanya peraturan yang sederhana untuk mempermudah investasi di Indonesia. "Yang pertama mengharapkan adanya kesederhanaan birokrasi. Sekarang untuk membuat perusahaan Indonesia, kami membutuhkan waktu lima bulan. Tentu ini sangat menghambat pengembangan investasi di Indonesia," katanya. Kedua, adanya peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan atau keikutsertaan unsur Indonesia di dalamnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika