REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kualitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta kemampuan mengatasi masalah ekonomi turut menentukan peringkat kredit (credit rating) yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani menanggapi kemungkinan kenaikan peringat (upgrade) dari salah satu lembaga pemeringkat kredit Moody's Investors Service di mana saat ini Indonesia berada di peringkat layak investasi (investment grade), tetapi peringkat tersebut terendah di antara negara-negara ekonomi besar Asia Tenggara, yakni Baa3.
"Prinsipnya, pemerintah akan melakukan dari sisi policy yang menjadi fondasi dan sumber penetapan atau 'assessment' dari 'rating agency' apakah dari sisi makro ekonomi secara umum," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/1).
Menurutnya, kebijakan tersebut menyangkut sejumlah indikator ekonomi makro. "Biasanya itu menyangkut pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan dikaitkan dengan kebijakan makro yang memengaruhi seperti fiskal, moneter, kondisi neraca pembayaran dan dikaitkan dengan ambisi kita untuk mengakselerasi 'reform'," ujar Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, kemampuan pemerintah menyelesaikan berbagai macam persoalan perekonomian yang bersifat struktural sehingga ekonomi tidak hanya bergantung kepada kebijakan makro tetapi juga mikro, akan menjadi pertimbangan lembaga pemeringkat kredit untuk menaikkan peringkat kredit Indonesia. "Mereka akan lihat keseluruhan kualitas dari policy, konsistensi, dan pondasinya," katanya.
Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo juga sudah menginstruksikan jajarannya untuk terus fokus dalam perbaikan kebiijakan baik itu dari sisi kebijakan makro ataupun kebijakan untuk sektor riil.
Kendati kinerja perekonomian sepanjang 2017 lalu diklaim cukup baik, pemerintah sendiri tetap akan mewaspadai dan mengantisipasi berbagai gejolak dan masalah yang dapat timbul sepanjang tahun ini.
"Kita tetap antisipatif terhadap tahun 2018. Kemungkinan terjadi pada level global dan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, pemerintah melakukan berbagai pendekatan struktural seperti single submission, 'hand-holding' atau membantu secara aktif investor yang sudah masuk ke Indonesia sehingga mereka bisa teralisasi," ujar Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
