REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pemuda Tani-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rina Saadah meminta pemerintah mengintegrasikan basis penghitungan stok beras nasional. “Hal ini perlu dilakukan agar muncul perhitungan yang sama antara kementrian pertanian yang berorientasi pada produksi dan kementrian perdagangan yang berpikir mengamankan stok kebutuhan beras nasional,” kata Rina Saadah dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (17/1).
Sebagaimana diketahui, sebelumnya kementrian perdagangan diberitakan akan mengimpor 500 ribu ton beras pada bulan Januari ini. Rencana ini menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat indonesia khususnya petani yang akan memasuki masa panen pada bulan Februari dan Maret.
Hal ini ditanggapi oleh Dirjen Tanaman Pangan Sumarno Gatot Irianto yang menyatakan bahwa kementrian pertanian tidak bisa memahami mengapa menteri perdagangan membuat pernyataan tidak impor, tapi sekarang balik arah.
Menurut Rina Saadah, tidak terintegrasinya basis perhitungan ini akan selalu menimbulkan dilema kelangkaan stok pada saat musim panen. “Ini adalah problem logistik yang harus diselesaikan karena stok berbasis sawah berbeda dengan stok berbasis gudang,” ujarnya.
Kementrian perdagangan, Rina menambahkan, melihat kebutuhan rill di pasar beras nasional. Sedangkan kementrian pertanian melihat potensi panen. “Perbedaan ini akan dimanfaatkan oleh para pemain trading untuk mengisi kekurangan stok tersebut dengan cara Impor,” tuturnya.
Karena itu Rina menyerukan agar pemerintah memperbaiki manajemen logistik dan sistem informasi manajemen logistik pertanian. “Hal itu penting, agar terjadi sinkronisasi antarberbagai stakeholder pertanian dan menciptakan efektifitas dan efisiensi logistik,” tegasnya.
Rina mendukung pernyataan Ketua Umum HKTI Moeldoko yang meminta agar pemerintah berhati-hati soal impor beras. Alasannya, hal itu akan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak melindungi petani kita sendiri.
“Pemerintah harus melindungi harga jual beras petani agar semangat perlindungan petani benar-benar dapat dimanifestasikan,” kata Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika