REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan impor beras jelang musim panen raya ditanggapi beragam. Termasuk aroma adanya kepentingan politik mengingat keuntungan yang cukup besar.
Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, beras asal Thailand dan Vietnam yang akan diimpor bukan merupakan beras khusus. Beras impor yang masuk melalui Perum Bulog biasanya adalah beras umum dengan broken 25 persen."(Beras, red) itu murah, murah sekali," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (16/1).
Tahun lalu, dengan kurs sekitar Rp 13.200, harga beras dengan broken 25 persen tersebut dijual Rp 4.500 per kilogram (kg) di negara asalnya. Jika ditambah dengan pengemasan dan pengiriman, diperkirakan harga beras yang dikirim ke Indonesia sebesar Rp 5.500 per kg.
"Kalau di sini dijual sesuai harga HET Rp 9.450 kan gede banget selisihnya," kata dia.
Ia pun tak mengelak adanya kecurigaan tersebut di tengah musim politik di Tanah Air. Keuntungan dari impor beras bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Apalagi, pada keputusan awal Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka keran impor, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang didapuk sebagai operator. Meski akhirnya dianulir dan memberikan penugasan pada Bulog.
"Dugaan saya sih keputusan awal itu sepertinya tidak diputuskan di forum yang sesungguhnya," ujar dia. Forum sesungguhnya yang dimaksud yakni dengan duduk bersama di antara kementerian teknis di Kementerian Koordinator Perekonomian.
Menurutnya, jika pemerintah memiliki data yang kredibel terkait pasokan beras yang ada maka keputusan impor bisa lebih cepat dilakukan. Tidak seperti saat ini yang membuat gaduh.
Sejauh ini ada banyak kajian yang dibuat oleh banyak lembaga tentang produksi beras. Kesimpulan dari semua kajian tersebut adalah data produksi padi yang lebih tinggi dari sesungguhnya sekitar 13 hingga 17 persen. Bahkan ada yang menyebut selisih hingga 38 persen.
Ia berharap, ada data baru dalam hal ini yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode baru untuk menghasilkan data yang lebih kredibel. BPS sejak 2015 diakui Khudori absen merilis data pangan hingga 2017.
Ia berharap setelah puasa dua tahun, lembaga data pemerintah tersebut dapat mengeluarkan data pangan pada tahun ini. "Dengan metode pengumpulannya yanh jauh lebih bagus, lebih kredibel dan potensi bias sudah tereliminir di metode baru ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
