REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai importir beras khusus yang didatangkan untuk mengisi kelangkaan pasokan beras medium. Menteri Perdagangan Enggartiasto memastikan, impor beras khusus tersebut tak akan menggunakan dana APBN.
"Tidak ada dana APBN. Itu pasti," ucapnya, di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jumat (12/1).
Menteri Perdagangan juga tidak menyebut berapa nilai impor untuk beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya pada PPI.
Beras khusus yang di antaranya berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan dijadwalkan masuk ke Indonesia pada akhir Januari mendatang. Selanjutnya, PPI bersama mitra usahanya yang akan melakukan distribusi komoditas pangan tersebut. Menurut Enggartiasto, PPI sudah memiliki jaringan distribusi yang menjangkau sampai ke tingkat ritel.
Terkait harga, Mendag mewajibkan beras khusus untuk dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium. Menurutnya, harga beras khusus di negara asal lebih murah. Sehingga, PPI masih bisa mendapatkan margin. "Kita sepakati untung tidak boleh gede-gede."
Keputusan impor diambil karena saat ini tengah terjadi kelangkaan pasokan beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Meski pemerintah menyatakan panen masih terjadi, pasokan beras dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sementara, panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada Februari-Maret mendatang.
Enggartiasto memandang urusan pangan rakyat adalah urusan prioritas. Karenanya, ia meyakini keputusan impor merupakan solusi terbaik. "Jangan ada pertentangan karena petani juga konsumen."
Indonesia tercatat menjadi negara pengimpor beras terakhir kali pada 2015 lalu. Saat itu, Indonesia mengimpor sekitar 816 ribu ton beras. Pada 2016-2017, Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri. Sehingga tidak ada data impor yang tercatat dalam dua tahun tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika