REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pembiayaan kreatif (creative financing) harus terus didorong sehingga pembiayaan pembangunan semakin tidak bergantung kepada APBN.
"Saya fikir kita tidak boleh hanya bergantung kepada APBN. APBN tetap perlu tapi diprioritaskan hanya untuk kegiatan yang sifatnya basic dan tidak bisa dilakukan oleh swasta. Dari sekarang dan ke depan, kita harus lebih dorong creative financing," ujar Bambang di Jakarta, Senin (8/1).
Dengan semakin banyaknya rencana-rencana proyek-proyek pembangunan di Tanah Air terutama infrastruktur, mau tidak mau pemerintah harus mencari sumber pembiayaan yang berupa investasi, bukan utang. Investasi dari sektor swasta memang diharapkan semakin meningkat, baik swasta domestik maupun asing.
Bappenas berharap swasta domestik dapat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan, namun kehadiran swasta asing juga diperlukan terutama untuk proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan biaya sangat besar.
"Jadi kalau spirit kita ingin kembangkan investasi dan juga kewirausahaan, kita harus lebih adaptif terhadap 'creative financing'. Misalnya kita ingin menyelesaikan jalan tol Jakarta-Surabaya dan Bandara Kertajati, melibatkan swasta lebih banyak dalam pembangunan tidak ada salahnya," kata Bambang.
Menurut Bambang, jangan sampai tidak tercapainya target penerimaan negara (shortfall) dan juga utang yang bertambah, menjadikan kreativitas terbatas dalam mencari sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan. "Kita harus terus membangun, tapi harus kreatif. BUMN juga harus diperkuat dan jangan hanya bergantung pada injeksi pemerintah," ujar Bambang.
Bambang mengharapkan BUMN dapat lebih fleksibel dan mau bekerja sama dengan swasta. Kolaborasi keduanya merupakan solusi terbaik untuk membiayai dan membangun proyek-proyek yang bermanfaat banyak bagi masyarakat.
"BUMN sudah berpengalaman dan punya aset, swasta punya modal, teknologi, dan pendanaan. Kalau ini digabungkan pasti luar biasa. Jadi perkuat kerja sama keduanya," kata Bambang.
Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp5.519 triliun, termasuk rencana pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Berdasarkan data Bappenas, perkiraan sumber pendanaan berasal dari APBN hanya 40,14 persen atau Rp2,215 triliun, 9,88 persen dari APBD atau Rp543 triliun, 19,32 persen dari BUMN atau Rp1,06 triliun, dan dukungan swasta 30,66 persen atau Rp1,69 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
