Jumat 05 Jan 2018 19:36 WIB

Kepala BKPM: Pejabat Daerah Jangan Bersikap Sebagai Penguasa

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nidia Zuraya
Kepala Badan Koordinasi Bidang Perekonomian (BKPM) Thomas Lembong memberikan keterangan terkait hasil rapat terbatas investasi dan persadangan, Jumat (5/1).
Foto: Debbie Sutrisno/Republika
Kepala Badan Koordinasi Bidang Perekonomian (BKPM) Thomas Lembong memberikan keterangan terkait hasil rapat terbatas investasi dan persadangan, Jumat (5/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARATA -- Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan investasi dari investor asing. Hal tersebut perlu guna menunjang perekonomian nasional.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan berbagai program yang digarap Kementerian dan Lembaga (K/L) berhasil membuat ranking kemudahan berusaha Indonesia naik dari 120 menjadi 72 dalam kurun waktu empat tahun. Selain itu rating invesment grade pun kian membaik.

Meski demikian, perbaikan kemudahan berusaha yang ditarget mencapai ranking ke-40 pada 2019 akan sulit dilakukan jika tidak ada bantuan dari pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki kebijakan tersendiri dalam hal mempermudah investasi.

"Ini memang harus ada perubahan mental dan mindset dari penguasa ke mental pelayan (melayani). Ini masalah birokrasi," ujar Thomas usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jumat (5/1).

Thomas menceritakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan memakai istilah feodal, karan banyak pejabat daerah yang masih duduk dan merasa gagah serta megah menganggap diri mereka sangat penting dan menunggu investor. Padahal hingga sekarang kitalah yang justru membutuhkan investor. Persoalan inilah yang harus segera diperbaiki.

Thomas menuturkan pemasalah perizinan di daerah memang masih sulit dan berkepanjangan. Ini menjadi tantangan yang harus segera bisa diselesaikan. Salah satunya dengan program single submission yang tengah digarap oleh Kemenko Perekonomian.

Ke depan akan ada pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah untuk membahas progam ini. Khususnya untuk daerah yang selama ini menjadi prioritas investor dalam berinvestasi baik sektor industri, jasa, pariwisata, dan sektor lainnya.

"Harus banyak perubahan yang diperbaiki. ini semua tinggal implementasi dan eksekusinya saja," ujar Thomas.

BKPM mencatat realisasi modal yang masuk hingga September 2017 sebesar Rp 513,2 triliun. Nilai tersebut mencapai 75 persen dari total target investasi sepanjang tahun ini sebesar Rp 678,8 triliun. Pertumbuhan investasi tahunan berhasil mencapai lebih dari 10 persen.

BKPM pun menargetkan realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp 765 triliun. Nilai ini naik 12,7 persen dari target tahun ini yang dipatok sebesar Rp 678,8 triliun.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement