REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menegaskan pembahasan perjanjian kerja sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) atau perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia dapat diselesaikan paling tidak pada akhir tahun ini. Jika perjanjian kerja sama tersebut tidak berhasil disepakati hingga berganti tahun, Thomas khawatir investor akan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
"Harus akhir tahun sebagai bukti kita becus. Karena orang sudah mulai ragu," ujarnya, usai menjadi pembicara dalam acara Public-Private Dialogue (PPD) on International Trade & Investment di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (4/9).
Thomas mengatakan, Indonesia harus lebih agresif dalam hal perjanjian kerja sama internasional. Ia lalu mencontohkan Vietnam yang menurutnya berhasil mendapatkan tarif nol dalam sejumlah kerja sama perdagangan internasional karena bersikap agresif.
Sementara Indonesia masih dikenai tarif bea masuk mulai dari 10-17 persen. Akibatnya, produk-produk ekspor Indonesia harus berjuang lebih keras untuk mengalahkan Vietnam.
"Kalau lihat Vietnam, kenapa kita tak bisa. Kompetitor menawarkan kemudahan dan mereka sangat agresif di CEPA. Saya pikir ini yang perlu diselesaikan," ujar Thomas.
Ditemui di lokasi yang sama, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, pihaknya juga menargetkan agar kerja sama IA-CEPA dapat segera disepakati pada akhir tahun ini. Namun begitu, kata Iman, dalam pembahasannya, pemerintah harus sangat berhati-hati dan menghitung dengan detail setiap poin yang akan diatur dalam perjanjian perdagangan tersebut.
"Saya juga maunya cepat, tapi tidak mau kebablasan (hanya) mempercepat. Akhirnya berakhir dengan perjanjian yang bagus buat mereka dan jelek buat kita," ujarnya.
Perundingan pembahasan IA-CEPA sendiri hingga kini telah memasuki putaran ke-8 yang telah dilaksanakan pada awal Agustus lalu di Canberra, Australia. Sebelumnya, dalam perundingan ke-7 yang berlangsung di Jakarta pada Mei lalu, Indonesia dan Australia sepakat untuk mengimplementasikan tiga kerja sama tanpa harus menunggu ratifikasi perjanjian, yakni kerja sama di bidang standar obat dan makanan, produk herbal dan pemetaan standar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika