REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak sekadar membangun berbagai infrastruktur. Tapi juga memastikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur berjalan tanpa ada penyelewengan. Sebab, proyek infrastruktur menjadi "ladang" favorit untuk dikorupsi.
"Ini yang harus jadi perhatian Jokowi. Bukan cuma bangun-bangun saja. Tapi memastikan proses perencanaannya bebas dari korupsi," tutur Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan usai menghadiri diskusi bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Joko Widodo" di Jakarta, Rabu (27/12).
Ade mengakui infrastruktur memang menjadi sektor yang diprioritaskan Jokowi. Namun, program tersebut juga harus dimulai dengan upaya pemberantasan korupsi di tingkat hulu. Upaya ini sebagai langkah pengawasan supaya program pemerintah berjalan maksimal dan infrastruktur yang dibangun pun berkualitas.
Alasan kenapa sektor infrastruktur harus mendapat pengawasan, Ade mengatakan, karena anggaran di dalamnya besar dan pengawasannya saat ini masih lemah. Terlebih, lanjutnya, 30 persen dalam sektor infrastruktur memang ada penyimpangan. Karena itu pula, tutur dia, infrastruktur tetap menjadi sektor yang paling rawan dan favorit untuk dikorupsi.
"Makanya, syarat agar program Jokowi sukses, program pembangunan infrastruktur ya dimulai dengan pemberantasan korupsi, memastikan programnya ini tidak diselewengkan," ujarnya.
Ade memaparkan, kerawanan di sektor infrastruktur itu dimulai dari proses perencanaan anggaran, pembagian jatah ke beberapa pihak, pengaturan spesikasi, dan pihak yang akan memenangkan tender. "Kalau sudah ditentukan siapa yang akan menang, panitia akan mengarahkan kepada pemenang itu," ucap dia.
Ade mengakui saat ini memang sudah ada e-procurement tapi cara ini menurutnya gampang disiasati. "Kita memang ada e-procurement tapi itu kan mudah disiasati, misal sistemnya dibuat sibuk saat bidding," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika