REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Toys R Us menghadapi ketidakpastian bisnis di Inggris setelah perusahaan ritel mainan itu diminta Dana Proteksi Pensiun (PPF) mengucurkan sembilan juta poundsterling ke dana pensiun pekerja. Kucuran dana itu merupakan syarat yang diajukan PPF bila Toys R Us ingin rencana restrukturisasi bisnisnya direstui. Bila gagal, Toys R Us terancam merumahkan 3.200 pekerja.

Rencana ini merupakan bagian dari kesepakatan sukarela perusahaan (CVA) yang memungkinkan Toys R Us untuk merestrukturisasi keuangannya. Bila CVA tidak ditempuh, Toys R Us bisa masuk dalam pengawasan otoritas. Konsultan ritel Richard Hyman mengatakan, kondisi yang dihadapi Toys R Us memang serba sulit.

''Mereka bisa terjebak dalam situasi harus memilih masa depan atau pekerja mereka saat ini,'' kata Hyman seperti dikutip BBC, Selasa (19/12).

Hyman juga mengkritisi PPF soal penanganan persoalan semacam ini. Sikap proaktif PPF ia nilai justru menjerumuskan Toys R Us.

Toys R Us sendiri meyakinkan konsumen bahwa apa yang terjadi di internal tak akan mengganggu layanan terhadap konsumen, terlebih menjelang Natal dan tahun baru. Direktur Restukturisasi dan Pailit PPF Malcolm Weir menyatakan, pihaknya terus bekerja sama dengan wali amanat pengelolaan pensiun Toys R Us dan penasihat eksternal terkait usul CVA.

''Skema pensiun mereka kurang dana dan bila memilih CVA, mereka harus menjamin pensiun karyawan ke depan tidak akan dilalaikan,'' ujar Weir.

Awal Desember ini sebagai bagian rencana restrukturisasi, Toys R Us menyatakan akan menutup setidaknya 26 toko di Inggris yang menyebabkan dirumahkannya 800 pekerja. Perusahaan induknya, Toys R Us di AS sudah mengajukan proteksi pailit. Laporan terbaru menyebut, Toys R Us akan menutup 100-200 toko di Amerika.

Ikuti Whatsapp Channel Republika